Bandung, sebelas12.com – Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Media Gathering pada 22–23 November 2025 sebagai upaya memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi para anggotanya. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung serta kawasan wisata Kampoeng Ciherang, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
Raker dibuka oleh Wali Kota Bandung M. Farhan yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Yayan A. Brilyana. Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan terhadap rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan menjadi salah satu program prioritas Pokja PWI pada 2026.
“Kami mendorong agar UKW dapat terlaksana dengan dukungan anggaran di tahun 2026,” ujar Yayan dalam sambutannya.
Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menjelaskan bahwa UKW merupakan kebutuhan mendesak mengingat dua tahun terakhir kegiatan tersebut tidak dapat digelar. Ia menegaskan bahwa UKW memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas kerja jurnalistik.
“Kompetensi jurnalis bukan hanya soal menulis berita, tetapi juga memahami etika, hukum pers, dan tanggung jawab sosial,” kata Ihsan.
Selain itu, Pokja PWI Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) PWI Jawa Barat tahun 2026.
Media Gathering: Paparan Perhutani hingga Penguatan Soliditas
Setelah Raker, kegiatan dilanjutkan dengan Media Gathering di Kampoeng Ciherang. Para anggota mengikuti sesi camping bersama untuk meningkatkan kebersamaan.
Di malam hari, peserta mendapat penjelasan mengenai pengelolaan hutan di kawasan Ciherang dari Nono Mulyana, KSS Agroforest & Agrowisata KPH Sumedang. Ia memaparkan bahwa KPH Sumedang mengelola lebih dari 36 ribu hektare hutan negara dan menjalankan berbagai program kemitraan dengan masyarakat, termasuk PHBM, KKP, dan KKPP.
“Kami selalu melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan agar dapat turut meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas Nono.
Diskusi Hukum Pers: Tekankan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pada Minggu pagi, Diskusi Hukum Pers digelar di area perkemahan dengan suasana hutan pinus Ciherang. Direktur LBH Pers Pokja PWI Kota Bandung, Prana Yogaswara, SH, menegaskan bahwa setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai mandat Undang-Undang Pers.
Prana menilai bahwa membawa persoalan pemberitaan langsung ke ranah pidana atau UU ITE berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Ketua Pokja Zaenal Ihsan menambahkan pentingnya membedakan produk jurnalistik dengan konten media sosial, karena keduanya memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.
Diskusi berjalan aktif dengan banyak peserta berbagi pengalaman terkait kasus-kasus hukum pers yang sering muncul di lapangan.
Didukung Banyak Pihak
Rangkaian kegiatan Pokja PWI Kota Bandung tahun ini mendapat dukungan dari Pemkot Bandung, Bank bjb, Baznas Jawa Barat, bjb Syariah, Grand Cordela Hotel, BBSPJIBBT (B4T), MS Glow, Vilour, Star Group, Anata Salon, PT Sari Kaldu Nabati (SKN), Satlantas Polrestabes Bandung, dan Bekangdam III Siliwangi. (*Red)
