Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan bahwa tugas jurnalis tidak cukup hanya memberitakan kejahatan setelah terjadi. Pers juga harus membantu masyarakat mengenali modus penipuan digital, memverifikasi informasi, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap manipulasi teknologi.
Pesan tersebut disampaikan Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) untuk memperkuat literasi digital, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan publik di ruang digital.
“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.
Menurutnya, perkembangan AI menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik dan keamanan masyarakat. Teknologi yang mampu meniru identitas seseorang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk membangun kepercayaan korban, termasuk dalam menjalankan penipuan yang sulit dikenali.
Kejahatan AI Makin Canggih, Masyarakat Harus Waspada
Pemanfaatan AI membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi foto, video, suara, hingga identitas seseorang. Konten yang terlihat dan terdengar meyakinkan belum tentu menggambarkan kejadian sebenarnya.
Ancaman tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan memicu persoalan sosial ketika konten palsu dipercaya sebagai fakta.
Ketua JHB, Suyono Widik, mengatakan Bandung Digital Safety Forum 2026 digelar sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan keamanan di ruang digital, khususnya akibat penyalahgunaan teknologi AI.
Melalui forum tersebut, penyelenggara ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai risiko digital sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.
Suyono menegaskan, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi manipulasi digital sebelum mempercayai informasi atau melakukan transaksi.
Langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain memeriksa sumber informasi, mengonfirmasi pesan melalui saluran komunikasi resmi, serta tidak terburu-buru mengirimkan uang hanya karena menerima pesan atau panggilan yang mengatasnamakan keluarga, rekan kerja, maupun pejabat tertentu.
PWI Jabar: Pers Harus Menjadi Benteng Terakhir Melawan Hoaks
Di tengah derasnya arus informasi digital, Tantan menilai akurasi dan verifikasi tetap menjadi fondasi utama kerja jurnalistik. Kecepatan penyebaran informasi tidak menjamin kebenarannya, begitu pula foto, video, dan rekaman suara yang tampak autentik.
Ia menyoroti fenomena post-truth, ketika persepsi dan keyakinan seseorang dapat lebih memengaruhi penilaian publik dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.
“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab wartawan dalam memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses pemeriksaan yang memadai.
Jurnalis perlu menguji kebenaran informasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, serta menelusuri asal-usul foto, video, atau rekaman suara yang berpotensi dimanipulasi menggunakan AI.
Apabila ditemukan indikasi manipulasi, redaksi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memublikasikan konten tersebut agar tidak ikut menyebarkan informasi menyesatkan.
Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, pers juga dapat memperluas perannya melalui pemberitaan edukatif. Informasi mengenai pola penipuan, ciri-ciri manipulasi digital, dan cara melakukan verifikasi dapat membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih bijak.
Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya mengungkap peristiwa, tetapi juga menjadi sarana pencegahan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan digital.
Bandung Digital Safety Forum Perkuat Literasi Digital
Bandung Digital Safety Forum 2026 mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
Suyono mengatakan, forum ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital, termasuk teknologi AI, dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab.
Penguatan literasi digital dinilai perlu berjalan beriringan dengan perlindungan data, keamanan transaksi, serta peningkatan pemahaman mengenai potensi penyalahgunaan teknologi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang digagas PWI Jawa Barat bersama JHB tersebut.
Meski tidak dapat hadir secara langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk menerjemahkan diskusi mengenai keamanan digital menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah, Perbankan, dan Dunia Usaha
Penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 mendapat dukungan dari berbagai unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha.
Sejumlah pihak yang terlibat meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia (BI), BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi digital, mendorong keamanan transaksi, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan berbasis AI.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, keamanan ruang digital membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, regulator, sektor usaha, masyarakat, dan pers memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memperkuat perlindungan serta membangun kepercayaan publik.
Melalui forum ini, PWI Jawa Barat berharap pers semakin aktif menjalankan fungsi edukasi dan verifikasi informasi. Sebab, ketika teknologi semakin mudah digunakan untuk memanipulasi identitas dan fakta, kemampuan masyarakat membedakan informasi benar dan palsu menjadi semakin penting. (*Red)
