Bandung, sebelas12.com – Pemahaman masyarakat mengenai pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dinilai masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Berangkat dari kondisi tersebut, RSUD Bandung Kiwari menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) untuk menyamakan persepsi mengenai standar pelayanan IGD sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Forum yang berlangsung di Hotel Novotel Bandung, Selasa (30/6/2026), menghadirkan unsur pemerintah, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi masyarakat, akademisi, media, hingga perwakilan warga. Kegiatan ini menjadi wadah dialog untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Standar Pelayanan Jadi Acuan Utama Rumah Sakit
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menegaskan seluruh pelayanan di RSUD Bandung Kiwari telah mengacu pada standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Standar tersebut menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pasien maupun petugas medis.
Menurutnya, direktur rumah sakit memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai regulasi, mulai dari aspek medis hingga tata kelola rumah sakit.
“Seluruh jajaran rumah sakit harus bekerja sesuai standar pelayanan yang berlaku. Standar ini dibuat untuk melindungi masyarakat, melindungi petugas kesehatan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Sony.
Sebagai Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Dewan Pengawas RSUD Bandung Kiwari, ia memastikan evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit terus dilakukan agar kualitas layanan tetap terjaga.
Sony mengakui masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan standar pelayanan yang harus dijalankan rumah sakit. Perbedaan persepsi inilah yang kerap memunculkan keluhan hingga menjadi pembahasan di media sosial.
“Kadang-kadang apa yang diinginkan masyarakat tidak selalu sama dengan apa yang harus dilakukan sesuai standar. Di sinilah pentingnya edukasi dan komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi,” katanya.
BPJS Kesehatan Dinilai Perlu Dipahami Lebih Baik
Dalam forum tersebut, Sony juga menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme pelayanan melalui BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa prosedur administrasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukanlah bentuk birokrasi yang mempersulit pasien, melainkan mekanisme untuk menjaga keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan.
“BPJS tidak ribet, tetapi memang harus sesuai aturan. Jika prosedurnya tidak diikuti, maka akan menimbulkan persoalan dalam proses klaim dan pelayanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sony, selama lebih dari satu dekade implementasi JKN telah membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang melibatkan pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga sistem tersebut agar tetap berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan tenaga kesehatan agar tetap memberikan pelayanan yang humanis dan mengedepankan komunikasi yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien.
“Kita harus sabar karena masyarakat datang dengan harapan untuk dilayani sebaik-baiknya. Selama kita bekerja sesuai standar pelayanan kesehatan, maka semua tindakan yang dilakukan akan memiliki perlindungan yang jelas,” tuturnya.
Forum Komunikasi Publik Jadi Instrumen Evaluasi Pelayanan
Direktur RSUD Bandung Kiwari, Arief Budiman, mengatakan penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Forum Konsultasi Publik.
Melalui forum tersebut, rumah sakit ingin melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan, penerapan, hingga evaluasi kebijakan pelayanan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman bersama mulai dari pembahasan rancangan, penerapan hingga evaluasi kebijakan yang kami tetapkan sehingga tercipta kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selain menjadi ruang dialog, forum ini juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan pelayanan yang diterapkan rumah sakit.
Arief menegaskan RSUD Bandung Kiwari membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi instrumen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan sehingga RSUD Bandung Kiwari dapat hadir sebagai rumah sakit yang semakin responsif, transparan, dan dipercaya oleh seluruh warga Kota Bandung,” pungkasnya.
Dengan forum ini, RSUD Bandung Kiwari berharap masyarakat semakin memahami bahwa pelayanan IGD maupun layanan kesehatan lainnya dijalankan berdasarkan standar medis, regulasi, dan keselamatan pasien. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandung. (*Red)
