Jabar  

BAZNAS Jabar Bidik Potensi Zakat Rp33 Triliun, Perkuat Transparansi dan Pelayanan Masyarakat

BAZNAS Jabar Bidik Potensi Zakat Rp33 Triliun, Perkuat Transparansi dan Pelayanan Masyarakat
Bandung, sebelas12.com – Potensi zakat di Jawa Barat yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun per tahun menjadi perhatian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, BAZNAS Jabar memperkuat koordinasi dengan BAZNAS kabupaten dan kota melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Jawa Barat Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026), tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat transparansi, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Besarnya potensi zakat di Jawa Barat dinilai belum sebanding dengan realisasi penghimpunan saat ini. Berdasarkan kajian BAZNAS RI, penghimpunan zakat oleh BAZNAS se-Jawa Barat baru mencapai kisaran 5–6 persen dari total potensi yang tersedia.

Ketua Pelaksana Rakorda BAZNAS Jabar 2026 yang juga Pimpinan BAZNAS Jawa Barat Bidang SDM, Administrasi, Umum dan Kehumasan, Nana Sudiana, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Menurutnya, diperlukan langkah bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

“Angka ini menunjukkan bahwa peluang penghimpunan zakat di Jawa Barat masih terbuka sangat luas. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,” ujar Nana.

Perluas Penghimpunan, Tidak Hanya Mengandalkan ASN

Nana menjelaskan, selama ini penghimpunan zakat masih banyak bertumpu pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama melalui mekanisme pemotongan langsung oleh bendahara instansi maupun sistem payroll pemerintah.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat selama ini berfokus pada pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kewenangan BAZNAS masing-masing daerah.

Namun, tingkat partisipasi ASN dalam menunaikan zakat masih belum merata. Karena itu, penguatan koordinasi dan strategi penghimpunan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakorda.

Selain ASN, BAZNAS Jabar juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat non-ASN yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki.

Edukasi dan literasi zakat akan terus diperluas agar masyarakat memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan juga instrumen sosial yang dapat membantu mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakorda Berikan 52 Kategori Apresiasi

Selain menjadi forum evaluasi dan konsolidasi kelembagaan, Rakorda BAZNAS Jabar 2026 juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pengelolaan ZIS.

Sebanyak 52 kategori apresiasi disiapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi, kontribusi, dan capaian lembaga BAZNAS di daerah.

Nana mengatakan, pemberian apresiasi tersebut diharapkan dapat mendorong semangat kompetisi yang positif antarlembaga sekaligus meningkatkan profesionalitas para amil dalam mengelola dana umat.

Penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Pada Rakorda tahun ini, kami menyiapkan 52 kategori apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kontribusi, dan capaian BAZNAS di daerah dalam mengembangkan pengelolaan zakat,” ungkap Nana.

Dedi Mulyadi Tekankan Transparansi dan Respons Cepat

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mendorong seluruh jajaran BAZNAS, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar menyelaraskan program pendayagunaan ZIS dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi Jabar Istimewa.

Menurut Dedi, keberhasilan BAZNAS tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya dana yang berhasil dihimpun. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat nyata dan mampu membantu menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat transparansi dan memastikan program-programnya selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Dedi.

Ia juga mendorong penguatan rumah layanan warga di 27 kabupaten dan kota, optimalisasi kanal pengaduan melalui media sosial, serta pembentukan tim yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat dan tepat.

Dedi menegaskan, BAZNAS harus semakin dekat dengan masyarakat dan tidak hanya menunggu persoalan sosial menjadi perhatian publik sebelum mengambil tindakan.

“BAZNAS harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Setiap persoalan sosial perlu direspons dengan cepat dan tepat, tidak harus menunggu persoalan tersebut menjadi viral terlebih dahulu,” tegasnya.

Zakat Didorong Jadi Solusi Persoalan Kemiskinan

Lebih lanjut, Dedi berharap keberadaan BAZNAS dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan kerentanan sosial.

Ia menyoroti fenomena pengemis, anak-anak yang meminta-minta di persimpangan jalan, hingga manusia silver yang masih ditemukan di ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan melalui program sosial yang terarah.

Dalam konteks ini, BAZNAS diharapkan mampu memperkuat peran pendayagunaan zakat agar masyarakat yang membutuhkan tidak hanya memperoleh bantuan sesaat, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Rakorda BAZNAS Jabar 2026 diharapkan menghasilkan penguatan sinergi antara BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten dan kota, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dengan potensi zakat yang mencapai Rp33 triliun, tantangan BAZNAS Jawa Barat ke depan bukan hanya meningkatkan angka penghimpunan, tetapi juga memastikan pengelolaan dana umat berjalan transparan, profesional, dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan zakat harus tercermin dari semakin luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. (*Red)