Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, Poliran membuka peluang bagi ribuan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya masyarakat di Kota Bandung dan Jawa Barat.
Farhan menilai, program yang melibatkan berbagai pihak ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu pemerintah mengatasi persoalan pengangguran.
“Alhamdulillah, Poliran ini membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja di Kota Bandung khususnya di Jawa Barat. Dengan adanya Poliran, diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Bandung maupun Jawa Barat,” kata Farhan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Rabu 11 November 2026.
Ia juga menyoroti hubungan antara persoalan ekonomi dan keamanan lingkungan. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam tindak kriminal.
Karena itu, perluasan lapangan pekerjaan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan juga memberikan kepastian hidup dan ketenangan bagi keluarga.
Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kapolri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Sementara itu, TPT Jawa Barat masih berada di angka 6,67 persen.
Melihat kondisi tersebut, Polri berupaya mengambil peran dengan memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah terhubung dengan program pelatihan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Suyudi menegaskan, Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun dunia usaha. Program ini justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi sehingga proses pelatihan, rekrutmen, hingga penempatan tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif.
Polri Tegaskan Perang terhadap Calo Lowongan Kerja
Selain memperluas akses pekerjaan, Polri juga menaruh perhatian terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Kapolri menegaskan, masyarakat harus mendapatkan kesempatan kerja melalui proses yang transparan tanpa dibebani biaya tidak resmi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.
“Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melakukan penindakan tegas,” ujar Suyudi.
Masyarakat yang menemukan praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses pencarian kerja dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 maupun kantor kepolisian di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada pencari kerja agar memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan dan kompetensi.
Menaker Minta Pencari Kerja Tingkatkan Kompetensi
Dukungan terhadap program Poliran juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli. Ia menilai keterlibatan Polri dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui kolaborasi lintas sektor.
Yassierli menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data BPS, TPT turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, kemudian mencapai 4,75 persen pada Agustus 2026.
Meski demikian, percepatan penyerapan tenaga kerja masih membutuhkan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Ia juga mengingatkan para pencari kerja agar tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi terus meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri yang semakin berkembang.
Menurutnya, sertifikat kompetensi menjadi salah satu modal penting untuk meningkatkan daya saing dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan.
“Industri berubah cepat, mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki skill, kompetensi dan sertifikat kompetensi. Pastikan teman-teman lulusan SMK maupun perguruan tinggi untuk terus mengasah kompetensinya,” ucap Yassierli.
Menaker turut mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas balai pelatihan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas untuk meningkatkan kemampuan kerja.
Di sisi lain, perusahaan yang membuka lowongan juga diminta menjalankan proses rekrutmen secara objektif dan tidak diskriminatif. Penilaian terhadap calon pekerja harus didasarkan pada keterampilan serta persyaratan yang relevan dengan pekerjaan.
“Kalau mereka benar-benar sudah memenuhi kriteria, saya harap bisa diterima tanpa diskriminasi, tanpa alasan macam-macam. Persyaratannya hanya fokus kepada skill dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan,” tuturnya.
Melalui program Poliran, sinergi Polri, pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha diharapkan dapat membuka akses pekerjaan yang lebih luas. Bagi Kota Bandung dan Jawa Barat, program ini menjadi salah satu upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan persoalan sosial yang berkaitan dengan pengangguran. (*Red)
