Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian status kepegawaian tersebut. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
Farhan menegaskan, kepastian skema pembiayaan menjadi faktor penting sebelum Pemkot Bandung menentukan langkah penganggaran.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 9 November 2026.
Menurut Farhan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Jumlah tersebut membuat kebijakan perubahan status kepegawaian perlu dipersiapkan secara matang, terutama dari sisi kebutuhan anggaran.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung belum mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal itu karena besaran kebutuhan anggaran masih bergantung pada skema yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski belum menyiapkan anggaran khusus untuk perubahan status tersebut, Farhan memastikan Pemkot Bandung tetap mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Alokasi tersebut mencakup PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu yang saat ini bekerja di lingkungan pemerintahan kota.
Pemkot Bandung, lanjut Farhan, akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat agar penyesuaian status kepegawaian dapat dilakukan sesuai regulasi dan kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.
Dengan jumlah sekitar 7.000 PPPK paruh waktu, kepastian kebijakan pemerintah pusat menjadi hal penting bagi Pemkot Bandung dalam menyusun perencanaan kepegawaian dan penganggaran. Pemerintah daerah kini menunggu kejelasan mekanisme agar kebijakan peningkatan status tersebut dapat dilaksanakan secara terukur tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan daerah. (*Red)
