Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, didampingi Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, dalam acara Penganugerahan Anindhita Wistara Data 2026 di Gedung BPS RI, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Capaian ini diperoleh melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Penilaian tersebut mengukur komitmen, kinerja, serta sinergi pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola data statistik sektoral.
Prestasi ini sekaligus memperlihatkan upaya Pemkot Bandung dalam memperkuat sistem pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan prioritas program, hingga mengambil kebijakan yang tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang berhasil diraih. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin optimal dalam mengelola dan memanfaatkan data.
“Semoga data yang diolah dan diperoleh akan bermanfaat untuk pembangunan di Kota Bandung,” ungkap Iskandar.
Kualitas Data Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa nama Anindhita Wistara Data memiliki makna yang mencerminkan pentingnya kualitas informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Anindhita berarti sempurna, Wistara bermakna uraian dan penjelasan yang terbuka serta cerdas, sedangkan data merupakan informasi itu sendiri.
“Hal ini merefleksikan kolaborasi BPS dengan kementerian dan lembaga untuk menyajikan data beserta uraian yang jelas dan sempurna,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan, penghargaan Anindhita Wistara Data merupakan hasil evaluasi EPSS yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
Indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintahan. Selain itu, IPS menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam pelaksanaannya, penilaian dan pembinaan EPSS melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Partisipasi evaluasi menunjukkan keterlibatan yang luas. Di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi, tingkat partisipasi mencapai 100 persen. Sementara di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 507 dari 514 daerah atau sekitar 98,63 persen mengikuti evaluasi tersebut.
Menurut Amalia, penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas statistik sektoral.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan guna mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Bandung Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data
Keberhasilan meraih peringkat pertama nasional kategori kota menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk memperkuat pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengelolaan statistik sektoral yang baik memungkinkan setiap perangkat daerah memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam merancang program pembangunan dan mengevaluasi hasilnya.
Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kumpulan angka atau laporan administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 diharapkan menjadi dorongan bagi Pemkot Bandung untuk mempertahankan kualitas pengelolaan statistik sekaligus memperluas kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah. (*Red)
