Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bandung, di Aula Wyata Guna, Rabu, 11 November 2026.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari itu mempertemukan lintas perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung. Agenda utamanya menyamakan persepsi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi data ATS dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi yang akrab disapa Kang Asmul, mengapresiasi keterlibatan aparatur kewilayahan dalam upaya menuntaskan persoalan ATS. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penanganan anak tidak sekolah dapat diselesaikan sepenuhnya pada 2029.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, terutama pendataan yang baru mencapai sekitar 32 persen. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam membuat petugas harus bekerja ekstra untuk menjangkau rumah-rumah warga.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Kang Asmul menilai, capaian penuntasan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Kecamatan dan kelurahan merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi anak yang tidak sekolah beserta kondisi keluarganya.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap beban kerja dan dukungan bagi aparatur kewilayahan. Menurutnya, penguatan koordinasi harus disertai dukungan yang seimbang agar pendataan dan pelaksanaan program penanganan ATS berjalan optimal.
DPRD Soroti Data Tidak Valid dan Fenomena Under-report
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menekankan bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan. Data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan berpotensi membuat pemerintah keliru menetapkan sasaran dan bentuk intervensi.
Ia mengingatkan adanya fenomena under-report, yakni kondisi ketika laporan yang diterima tidak sepenuhnya menggambarkan persoalan sebenarnya di masyarakat. Pola pelaporan semacam ini bahkan kerap dikaitkan dengan istilah “Asal Bapak Senang” atau ABS.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Menurutnya, persoalan pendidikan dan masalah sosial lainnya, termasuk stunting, membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi riil. Pemerintah perlu mengetahui penyebab utama agar program yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Iman menjelaskan, intervensi dapat dilakukan melalui pendekatan sensitif dan spesifik. Untuk persoalan anak putus sekolah, misalnya, pemerintah perlu menelusuri faktor penyebabnya, mulai dari keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi anak, hingga kondisi dan keutuhan keluarga.
Penanganan ATS Membutuhkan Kolaborasi Lintas Sektor
Iman juga menyoroti pentingnya menghindari pola penanganan yang berjalan sendiri-sendiri atau sektoral. Persoalan anak tidak sekolah tidak cukup ditangani hanya oleh Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Menurutnya, penyelesaian masalah pendidikan harus disertai pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan sektor ekonomi. Bantuan sesaat tidak selalu mampu menjawab persoalan mendasar yang membuat seorang anak meninggalkan bangku sekolah.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah memperkuat mekanisme penemuan anak di lapangan, menggali penyebab mereka tidak bersekolah, kemudian menyediakan layanan dan intervensi yang sesuai.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan anak-anak di Kota Bandung tetap memperoleh kesempatan belajar dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Disdik Minta Camat Susun Rencana Aksi Penanganan ATS
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dengan para camat dan pemangku kepentingan di wilayah.
Ia meminta setiap camat melakukan pemetaan anak tidak sekolah di wilayah masing-masing, sekaligus menyusun rencana aksi dan tindak lanjut yang konkret. Dengan demikian, penanganan ATS tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan dengan langkah penyelesaian sesuai kondisi setiap anak.
Disdik Kota Bandung juga terus melakukan verifikasi data secara berkala melalui koordinasi dengan kelurahan dan pemanfaatan aplikasi khusus.
Asep optimistis pendekatan yang tepat dapat membangkitkan kembali semangat anak untuk melanjutkan pendidikan. Ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Program tersebut telah meluluskan banyak warga. Bahkan, sebagian lulusannya mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Upaya menuntaskan ATS, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan memastikan anak kembali bersekolah, tetapi juga membuka akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Kolaborasi Disdik, DPRD, perangkat daerah, serta aparatur kewilayahan menjadi bagian penting untuk mewujudkan target tersebut pada 2029. (*Red)











