Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota Bandung menargetkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menutup lebih dari 60 persen total pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memperbesar ruang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan target tersebut saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 21 September 2026.
Farhan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung lebih aktif menggali potensi pendapatan yang sah, berkelanjutan dan tidak membebani masyarakat.
“Saya meminta Bapenda terus kreatif dan agresif mencari berbagai macam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Farhan.
Pendapatan Daerah 2027 Ditargetkan Rp7,46 Triliun
Dalam Rancangan APBD 2027, Pemkot Bandung menargetkan total pendapatan daerah mencapai Rp7,46 triliun. Angka tersebut meningkat 3,74 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD 2026.
Dengan target kontribusi PAD lebih dari 60 persen, Pemkot Bandung ingin meningkatkan porsi pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri.
Optimalisasi PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Farhan mengatakan, penguatan PAD bukan semata-mata mengejar peningkatan angka penerimaan. Pemerintah juga perlu memastikan proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan berjalan dengan tata kelola yang baik.
Dorong Inovasi Tanpa Membebani Masyarakat
Untuk meningkatkan PAD, Pemkot Bandung mendorong pengembangan berbagai inovasi, tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi yang sudah berjalan.
Farhan meminta Bapenda mencari sumber-sumber pendapatan baru yang legal sekaligus memiliki prospek berkelanjutan.
Upaya memperluas basis pendapatan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui inovasi pelayanan, optimalisasi potensi ekonomi daerah serta peningkatan kepatuhan masyarakat.
Menurut Farhan, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak semata-mata berasal dari penambahan beban masyarakat, tetapi juga dari optimalisasi potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Integritas Jadi Bagian Penting Pengelolaan PAD
Di tengah target peningkatan pendapatan, Farhan menekankan pentingnya integritas dan pengawasan.
Ia mengingatkan agar upaya meningkatkan penerimaan daerah tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaannya.
“Jangan sampai peningkatan pendapatan justru menimbulkan persoalan baru. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan pendapatan daerah,” katanya.
Menurut Farhan, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kita ingin membangun kemandirian fiskal yang kuat, tetapi harus dicapai dengan cara yang transparan, profesional, dan akuntabel,” tuturnya.
PAD Diharapkan Perbesar Ruang Pembangunan
Peningkatan PAD pada akhirnya diharapkan memperbesar ruang fiskal Pemkot Bandung untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Farhan menyebut penguatan kemampuan keuangan daerah diperlukan agar berbagai program prioritas Bandung Utama dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
Target kontribusi PAD di atas 60 persen dalam Rancangan APBD 2027 pun menjadi bagian dari agenda Pemkot Bandung untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan di luar kemampuan daerah sendiri.
Namun, pencapaian target tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan sekaligus menjaga tata kelola agar tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (*Red)
