Fraksi PKS Beri Catatan Kritis untuk Empat Raperda Usulan Wali Kota Bandung

Fraksi PKS Beri Catatan Kritis untuk Empat Raperda Usulan Wali Kota Bandung
Fraksi PKS DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum fraksi atas 4 Raperda baru usulan Wali Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. (Robby/Humpro DPRD Kota Bandung)
Bandung, sebelas12.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung. Mulai dari pengarusutamaan gender, penyelenggaraan rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, hingga penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening, Fraksi PKS menekankan pentingnya regulasi yang aplikatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

Keempat raperda tersebut merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Fraksi PKS pada prinsipnya menerima dan menyetujui seluruh raperda untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus), dengan sejumlah masukan yang diharapkan dapat diakomodasi.

PUG Harus Berpihak pada Perempuan Rentan dan Ketahanan Keluarga

Terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap pembangunan Kota Bandung yang adil dan bebas diskriminasi. Setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, harus memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.

Namun, Fraksi PKS menekankan bahwa penerapan kesetaraan gender di Kota Bandung perlu berlandaskan nilai Pancasila dan ajaran Islam, dengan prinsip keseimbangan, keadilan, serta kemitraan yang saling melengkapi.

Fraksi PKS juga mengusulkan pendekatan berbasis ketahanan keluarga sebagai salah satu landasan implementasi PUG. Raperda dinilai perlu memuat klausul yang secara eksplisit mengatur pemberdayaan perempuan rentan, perempuan kepala keluarga (PEKKA), lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, Fraksi PKS meminta adanya sanksi administratif bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan kewajiban pengarusutamaan gender. Koordinasi antara Kelompok Kerja PUG dan Tim Driver juga perlu diperjelas agar pembagian tugas tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit.

Fraksi PKS turut mendorong integrasi data terpilah gender dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bandung agar dapat dimanfaatkan sebagai basis transparansi, penelitian akademis, dan pengawasan publik.

Rumah Susun Harus Menjamin Hak MBR

Pada Raperda Rumah Susun, Fraksi PKS menilai regulasi baru diperlukan untuk menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi nasional dan dinamika perkotaan.

Rumah susun dipandang sebagai salah satu solusi atas keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk, terutama untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meski menyetujui raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan paling sedikit 20 persen rumah susun umum.

Jika kewajiban tersebut dikonversi menjadi dana, Fraksi PKS meminta penggunaannya diawasi secara ketat dan dialokasikan khusus untuk pembangunan hunian MBR di Kota Bandung. Dana tersebut juga diminta tidak bercampur dengan pendapatan umum APBD.

Fraksi PKS turut menyoroti rencana penugasan BUMD untuk menyerap unit rumah susun umum. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai kepastian penyertaan modal dan kesiapan tata kelola agar tidak menjadi beban keuangan baru bagi daerah.

Perlindungan konsumen selama masa transisi pengelolaan juga menjadi perhatian. Fraksi PKS meminta laporan keuangan dan audit akuntan publik atas biaya pengelolaan selama masa transisi dipublikasikan secara terbuka sebelum pengelolaan diserahkan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Selain itu, fasilitas rumah susun harus memperhatikan kebutuhan keluarga, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk ketersediaan sarana ibadah, ruang terbuka hijau, tempat bermain, serta aksesibilitas.

Pengelolaan Aset Daerah Diminta Lebih Transparan

Dalam pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PKS memandang aset daerah sebagai kekayaan masyarakat yang harus dikelola secara amanah, adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.

Optimalisasi aset yang belum produktif atau idle assets dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mencegah sengketa lahan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi PKS mengapresiasi pengaturan pembagian kewenangan pengelolaan aset dan mekanisme pendelegasian yang dinilai dapat mempercepat proses birokrasi. Skema pemanfaatan aset melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, hingga kerja sama penyediaan infrastruktur juga dinilai membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

Meski demikian, Fraksi PKS meminta adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap pendelegasian kewenangan. Salah satu usulnya adalah kewajiban laporan berkala setiap semester kepada DPRD Kota Bandung.

Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya verifikasi historis dan pemetaan fisik sebelum melakukan inventarisasi serta sertifikasi tanah yang belum dilekati hak, termasuk tanah brandgang dan fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Langkah tersebut diperlukan agar pengamanan aset tidak menimbulkan konflik atau menghilangkan hak keperdataan masyarakat yang sah.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong audit aset secara berkala oleh Inspektorat, penilaian independen dalam penjualan aset tanpa lelang, serta penerapan sanksi tegas terhadap pengurus barang yang menyalahgunakan kewenangan.

Penyertaan Modal Tirtawening Tak Boleh Membebani MBR

Pada Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening, Fraksi PKS menyambut baik upaya optimalisasi aset daerah untuk memperkuat pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.

Penyertaan modal berupa aset tanah milik Pemkot Bandung dinilai harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak masyarakat atas air bersih dan sanitasi, serta kemanfaatan umum.

Namun, Fraksi PKS meminta dokumen kajian kelayakan ekonomi dan investasi dipaparkan secara komprehensif kepada DPRD sebelum raperda disahkan. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat dan memiliki perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Fraksi PKS menegaskan penguatan modal melalui penyertaan aset tanah senilai sekitar Rp37,66 miliar tidak boleh dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air minum bagi kelompok masyarakat tersebut.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih terperinci mengenai mekanisme penilaian aset dan tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui keempat raperda untuk dibahas pada tahap selanjutnya di tingkat Pansus DPRD Kota Bandung.

Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan konstruktif dapat diakomodasi sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung. (*Red)