Fraksi NasDem Soroti Akuntabilitas Penyertaan Modal Tirtawening dan Pengelolaan Aset Kota Bandung

Fraksi NasDem Soroti Akuntabilitas Penyertaan Modal Tirtawening dan Pengelolaan Aset Kota Bandung
Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum fraksi atas 4 Raperda baru usulan Wali Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. (Robby/Humpro DPRD Kota Bandung)
Bandung, sebelas12.com – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota Bandung memastikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota memiliki arah kebijakan yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah perhatian disampaikan, terutama terkait penyertaan modal Perumda Tirtawening, optimalisasi aset daerah, penyediaan rumah susun, serta penerapan pengarusutamaan gender.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

Keempat raperda yang dibahas merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Fraksi NasDem menilai seluruh rancangan regulasi tersebut memiliki relevansi strategis bagi pembangunan Kota Bandung.

Namun, pembentukan perda tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan yuridis. Setiap regulasi harus dapat dilaksanakan, memiliki ukuran keberhasilan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,66 Miliar Harus Terukur Manfaatnya

Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah rencana penyertaan modal Pemkot Bandung kepada Perumda Tirtawening berupa tiga bidang aset tanah dengan luas keseluruhan 5.244 meter persegi dan nilai wajar Rp37.666.100.000.

Ketiga aset tersebut terdiri atas Stasiun Pompa Gumuruh di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, seluas 2.444 meter persegi dengan nilai Rp27.006.200.000.

Selanjutnya, aset jalur pipa air limbah berupa pipa beton berdiameter 1.100 milimeter di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, seluas 410 meter persegi dengan nilai Rp4.637.100.000. Aset ketiga adalah Mata Air Citalaga di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, seluas 2.390 meter persegi dengan nilai Rp6.022.800.000.

Fraksi NasDem mengapresiasi langkah penguatan permodalan tersebut. Namun, penyertaan aset daerah harus dipandang sebagai keputusan investasi yang memiliki dasar hukum, pertimbangan ekonomi, dan kebutuhan operasional perusahaan yang jelas.

Karena itu, Fraksi NasDem meminta dokumen penilaian aset, legalitas kepemilikan tanah, serta kajian ekonomi dan investasi disampaikan secara lengkap. Dasar penilaian, termasuk tanggal, metode, dan kondisi objek yang dinilai, juga perlu dijelaskan.

Tak hanya soal nilai aset, Fraksi NasDem meminta kejelasan hubungan setiap aset dengan rencana pengembangan usaha Perumda Tirtawening. Pemerintah daerah dan perusahaan perlu menetapkan target kinerja, manfaat operasional, serta indikator evaluasi berkala.

Pengamanan aset setelah penyertaan modal juga menjadi perhatian. Proses serah terima, pendaftaran hak atas tanah, pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan pemanfaatan aset harus dilaksanakan secara tertib.

Optimalisasi Aset Daerah Jangan Mengabaikan Kepentingan Publik

Dalam Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi NasDem menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan terbaru, termasuk Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Fraksi NasDem mengingatkan bahwa optimalisasi aset tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan kekayaan daerah harus tetap mengutamakan kepentingan publik, melindungi aset, dan memastikan manfaatnya sebanding bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah keakuratan data aset. Pemkot Bandung diminta memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, termasuk status kepemilikan, keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan aktual aset.

Fraksi NasDem juga meminta penjelasan mengenai kondisi inventarisasi tanah dan bangunan, peta aset berdasarkan peruntukannya, serta strategi penyelesaian aset yang belum memiliki dokumen lengkap, dikuasai pihak lain, atau berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam hal pemanfaatan aset, Fraksi NasDem menyoroti berbagai skema yang diatur dalam raperda, mulai dari sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, hingga kerja sama penyediaan infrastruktur.

Setiap skema tersebut harus didukung penilaian objektif, kajian kelayakan, perjanjian yang melindungi kepentingan daerah, serta mekanisme pengawasan. Aset yang dibutuhkan untuk pelayanan publik juga tidak boleh dialihkan pemanfaatannya semata-mata karena memiliki nilai komersial tinggi.

Rumah Susun Harus Terjangkau, Bukan Sekadar Menambah Bangunan

Fraksi NasDem memandang Raperda Rumah Susun sebagai langkah penting untuk memperbarui landasan hukum penyelenggaraan hunian vertikal di Kota Bandung. Raperda ini dirancang menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014.

Namun, keberhasilan kebijakan rumah susun tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang didirikan. Keterjangkauan biaya, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas lingkungan hunian, keberlanjutan pengelolaan, dan kepastian hukum penghuni harus menjadi tolok ukur.

Fraksi NasDem meminta Pemkot Bandung memiliki basis data kebutuhan rumah susun dan jumlah rumah tangga sasaran, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kriteria penerima manfaat, mekanisme seleksi, serta pengawasan penghuni juga perlu ditetapkan secara transparan.

Persoalan biaya sewa, layanan, dan pemeliharaan turut menjadi perhatian. Hunian yang secara fisik tersedia tidak akan menyelesaikan persoalan apabila biaya yang harus ditanggung penghuni justru melampaui kemampuan ekonomi mereka.

Selain keterjangkauan, lokasi pembangunan rumah susun harus terintegrasi dengan transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka, pusat kegiatan ekonomi, dan infrastruktur dasar.

Fraksi NasDem mengingatkan bahwa pembangunan hunian tanpa dukungan fasilitas memadai berpotensi memunculkan persoalan baru, seperti kemacetan, keterbatasan layanan dasar, dan penurunan kualitas lingkungan.

Perlindungan hak pemilik dan penghuni juga harus diperjelas, termasuk transparansi biaya pengelolaan, penggunaan dana pemeliharaan, mekanisme pengaduan, serta penyelesaian sengketa antara penghuni, pengelola, dan pengembang.

Pengarusutamaan Gender Harus Berbasis Data dan Hasil Nyata

Terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi NasDem mendukung upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Namun, penerapannya harus lebih dari sekadar penyusunan dokumen administratif. Program responsif gender perlu didasarkan pada persoalan yang teridentifikasi, didukung data relevan, serta memiliki target dan hasil yang dapat diukur.

Fraksi NasDem mendorong setiap perangkat daerah menyusun program responsif gender berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilengkapi indikator keluaran dan hasil, target penerima manfaat, serta mekanisme evaluasi.

Penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian. Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis, Focal Point, dan Tim Driver harus disertai pembagian tugas yang jelas, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pertanggungjawaban atas capaian program.

Menurut Fraksi NasDem, pelaksanaan PUG merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, bukan hanya dibebankan kepada instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketersediaan data terpilah gender yang akurat dan mutakhir juga dinilai penting. Data tersebut harus mampu menggambarkan perbedaan kebutuhan serta hambatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesempatan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Fraksi NasDem turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Ruang partisipasi harus memungkinkan warga menyampaikan kebutuhan, mengusulkan solusi, serta menilai hasil program pemerintah.

NasDem Minta Catatan Diakomodasi dalam Pembahasan

Pada prinsipnya, Fraksi NasDem mendukung penguatan kebijakan melalui keempat raperda tersebut. Namun, seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi perhatian serius Pemkot Bandung dalam pembahasan lanjutan bersama DPRD.

Fraksi NasDem menegaskan kualitas perda tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi juga harus mampu menjawab persoalan, memberikan kepastian hukum, mencegah penyimpangan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap aset daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, setiap penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, kebijakan perumahan harus memperhatikan keterjangkauan, dan program pembangunan harus memberikan kesempatan serta manfaat yang adil.

Seluruh ikhtiar legislasi, penganggaran, dan pengawasan tersebut diharapkan bermuara pada terwujudnya Kota Bandung yang UTAMA: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. (*Red)