Fraksi Gerindra Soroti Empat Raperda Usulan Wali Kota Bandung, dari Rusun hingga Penyertaan Modal Tirtawening

Fraksi Gerindra Soroti Empat Raperda Usulan Wali Kota Bandung, dari Rusun hingga Penyertaan Modal Tirtawening
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat Raperda usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Sejumlah catatan disampaikan terkait penyelenggaraan rumah susun, pengelolaan aset daerah, pengarusutamaan gender, dan penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening. (Robby/Humpro DPRD Kota Bandung)
Bandung, sebelas12.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung memberikan sejumlah catatan kritis terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung. Mulai dari penyelenggaraan rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, pengarusutamaan gender, hingga penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening, seluruhnya dinilai perlu memiliki landasan kebijakan yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya memastikan setiap regulasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga memiliki arah pelaksanaan yang jelas, terukur, dan berdampak terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan warga.

Rumah Susun Harus Terjangkau dan Memenuhi Ketentuan

Terkait Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, Fraksi Gerindra menilai hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang relevan bagi Kota Bandung. Keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan penduduk membuat rumah susun menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Inisiatif Pemkot Bandung dalam menyediakan rumah susun yang layak huni, terjangkau, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan mendapat apresiasi. Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraannya.

Di antaranya kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan rumah susun umum minimal 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun.

Fraksi juga menyoroti ketentuan kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki izin tinggal sesuai peraturan perundang-undangan, yakni pada bangunan yang berdiri di atas tanah berstatus hak pakai.

Selain itu, proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus memperhatikan persyaratan tingkat keterbangunan fisik rumah susun paling sedikit 20 persen.

Pengelolaan Aset Daerah Harus Transparan dan Tertib

Pada Raperda Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset milik Pemkot Bandung. Pengelolaan aset dinilai harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengamanan aset melalui tiga aspek, yakni administratif, fisik, dan hukum. Pengamanan administratif perlu memastikan seluruh dokumen kepemilikan sah tercatat atas nama Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu, pemeliharaan secara berkala juga diperlukan untuk menjaga kondisi teknis barang milik daerah agar tetap layak fungsi.

Persoalan inventarisasi turut menjadi perhatian. Fraksi Gerindra mendorong inventarisasi tahunan untuk memperbarui buku inventaris serta sensus barang milik daerah setiap lima tahun.

Sensus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi oleh tim tingkat kota, termasuk mencocokkan kondisi fisik aset di lapangan dengan dokumen pencatatan serta memasang stiker kode barang.

Pengarusutamaan Gender Perlu Didukung Perencanaan Anggaran

Mengenai Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Gerindra memandang kebijakan tersebut harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Fraksi Gerindra, implementasi PUG harus diwujudkan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen utamanya meliputi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Kedua instrumen tersebut berfungsi mengidentifikasi kesenjangan gender dalam program pemerintah, menemukan akar permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikannya.

Analisis dilakukan dengan memperhatikan empat aspek utama, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil analisis tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, tindakan afirmatif, serta indikator kinerja yang lebih terukur.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi benar-benar tercermin dalam program dan alokasi anggaran pembangunan Kota Bandung.

Penyertaan Modal Tirtawening Diminta Disertai Target Layanan

Catatan berikutnya disampaikan terhadap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.

Dalam rancangan tersebut, Pemkot Bandung akan menyertakan modal berupa tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai wajar Rp37.666.100.000. Setelah penyertaan modal tersebut, total modal disetor Pemkot Bandung kepada Perumda Tirtawening menjadi Rp881.123.600.115.

Fraksi Gerindra memandang penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Namun, penambahan modal tersebut dinilai perlu disertai perencanaan yang jelas dan terukur. Fraksi Gerindra meminta agar pengajuan penyertaan modal dilengkapi target cakupan layanan, analisis investasi independen, serta rencana bisnis yang menjelaskan bagaimana tambahan modal tersebut akan direalisasikan.

Fraksi juga menekankan penerapan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra berharap pembahasan empat Raperda usulan Wali Kota Bandung dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja pemerintah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Bandung. (*Red)