Revisi regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur penyediaan bangunan rumah susun, tetapi juga memastikan terciptanya lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, nyaman, inklusif, dan didukung pengelolaan profesional.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Perda Rumah Susun yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung di Ballroom Hotel Grandia, Senin 2 November 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD H. Toni Wijaya, S.E., S.H., pimpinan dan anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum ini menjadi bagian dari pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi sebelum pembahasan lebih lanjut.
Rumah Susun Harus Jadi Hunian yang Layak dan Membanggakan
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan bahwa revisi Perda Rumah Susun harus menghasilkan konsep hunian yang memberikan kualitas hidup lebih baik bagi masyarakat.
Menurutnya, rumah susun tidak semestinya hanya dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lahan. Lebih dari itu, rumah susun harus menjadi lingkungan tempat tinggal yang manusiawi dan memberikan rasa bangga bagi penghuninya.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Kang Asmul menilai, aspek pengelolaan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan rumah susun. Kualitas hunian tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan, tetapi juga lingkungan dan sistem pengelolaan yang berjalan secara berkelanjutan.
Keterbatasan Lahan dan Harga Hunian Jadi Tantangan
Kebutuhan rumah susun dinilai semakin relevan bagi Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk besar, sementara ketersediaan lahan untuk hunian semakin terbatas dan harga tempat tinggal relatif tinggi.
Dalam kondisi tersebut, rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih terjangkau.
Namun, menurut Kang Asmul, penyediaan rumah susun harus disertai dukungan fasilitas dan layanan publik yang memadai. Penghuni perlu mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Revisi Perda Diharapkan Perkuat Tata Kelola Hunian
Melalui pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014, DPRD Kota Bandung berharap tersusun landasan regulasi yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan rumah susun.
Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan hunian hingga kualitas lingkungan dan manajemen pengelolaannya.
Dengan demikian, rumah susun di Kota Bandung ke depan tidak hanya menjadi jawaban atas persoalan keterbatasan tempat tinggal, tetapi juga dapat menghadirkan lingkungan yang inklusif, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi berbagai lapisan masyarakat. (*Red)











