Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong penanganan banjir melalui pendekatan terpadu lintas wilayah atau aglomerasi Bandung Raya. Langkah ini dinilai penting karena persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi Kota Bandung, tetapi juga berhubungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, salah satu rencana penanganan banjir di kawasan timur membutuhkan anggaran awal sekitar Rp800 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pembangunan kolam retensi berukuran besar guna menampung limpasan air sebelum dialirkan kembali melalui sistem pemompaan.
Farhan mengatakan, kawasan Bandung Selatan, khususnya wilayah di selatan Jalan Soekarno-Hatta, menjadi salah satu prioritas penanganan karena genangan air telah mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Kolam Retensi Jadi Solusi Banjir Kawasan Timur
Farhan menjelaskan, penanganan banjir di Bandung Selatan dibagi menjadi kawasan timur dan barat dengan karakteristik persoalan yang berbeda. Untuk wilayah timur, mulai dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan perubahan pendekatan dalam mengendalikan aliran air.
Sebelumnya, muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai jalur cepat aliran air atau tol air, yakni dengan memperbesar saluran agar limpasan dapat segera mengalir ke wilayah selatan.
Namun, menurut Farhan, pendekatan tersebut berpotensi memindahkan risiko banjir ke wilayah kabupaten yang berada di bagian hilir.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Setelah kapasitas saluran menuju wilayah selatan diperkecil, aliran air justru kembali tertahan dan memicu genangan di sejumlah kawasan Kota Bandung.
Karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan kolam retensi berkapasitas besar. Infrastruktur ini diharapkan dapat menampung sementara limpasan air sehingga tidak seluruhnya langsung dibebankan kepada saluran di wilayah hilir.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelasnya.
Farhan menambahkan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu memiliki fungsi sebagai area penampungan air. Namun, seiring perkembangan kota, banyak area tersebut telah berubah menjadi kawasan terbangun.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” katanya.
Kebutuhan Anggaran Rp800 Miliar Menunggu Konfirmasi Desain
Pembangunan sistem pengendalian banjir di kawasan timur membutuhkan perencanaan teknis yang kompleks, termasuk sistem penampungan dan pemompaan air.
Farhan menyebut, berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan pembiayaan untuk penanganan kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” ungkapnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Apabila desain yang diajukan mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan yang matang dan dukungan lintas pemerintahan menjadi bagian penting untuk merealisasikan solusi tersebut.
Banjir Wilayah Barat Perlu Koordinasi Lintas Daerah
Selain kawasan timur, persoalan banjir di Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan bersama. Farhan menyebut sejumlah kawasan, mulai dari Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi, memiliki keterkaitan aliran air dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara parsial oleh Pemkot Bandung. Diperlukan koordinasi antardaerah agar pembangunan saluran, pengendalian limpasan, dan infrastruktur pendukung dapat berjalan selaras.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ujar Farhan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah terkait untuk menyusun langkah penanganan yang terintegrasi.
Menurut Farhan, pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya menjadi pilihan yang perlu ditempuh karena aliran air tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Farhan Harap Pemprov Jabar Segera Fasilitasi Koordinasi
Farhan menilai keterlibatan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Ia mencontohkan persoalan kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Menurutnya, persoalan lingkungan yang saling terhubung harus ditangani melalui kesepakatan dan pembagian peran antardaerah, bukan hanya berdasarkan wilayah administratif masing-masing.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” tuturnya.
Pemkot Bandung berharap koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menghasilkan langkah konkret untuk menangani banjir di kawasan timur maupun barat Bandung Selatan.
Dengan perencanaan teknis, dukungan pembiayaan, dan kerja sama lintas daerah, upaya pengendalian banjir diharapkan dapat dilakukan lebih menyeluruh sehingga risiko genangan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat bisa ditekan. (*Red)
