Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa skrining menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi penyebaran HIV di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Farhan dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin 12 Oktober 2026.
Menurut Farhan, jumlah kasus HIV yang terdata belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya mengetahui status HIV.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.
Skrining HIV Harus Sukarela, Bukan Paksaan
Farhan menegaskan, pelaksanaan skrining HIV harus mengedepankan prinsip kesukarelaan. Pemerintah tidak boleh memaksakan pemeriksaan, tetapi perlu membangun pemahaman masyarakat mengenai manfaat mengetahui status kesehatan sejak dini.
Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan, Pemkot Bandung akan memperluas sosialisasi dan mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.
Farhan menjelaskan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak. Namun, risiko penularan dari ibu kepada anak dapat ditekan melalui pemeriksaan dan intervensi kesehatan yang tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan penularan, tetapi juga kasus baru, kematian akibat AIDS, serta stigma dan diskriminasi yang masih dihadapi ODHIV.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Menurut Farhan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar agar tidak takut melakukan pemeriksaan maupun mengakses layanan kesehatan.
Target Three Zero 2030 Butuh Kolaborasi
Upaya Pemkot Bandung tersebut sejalan dengan target Three Zero pada 2030, yaitu nol infeksi HIV baru, nol kematian terkait AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
Untuk mencapai target tersebut, edukasi tidak dapat dilakukan hanya sekali. Informasi mengenai pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan HIV perlu disampaikan berulang kali melalui berbagai saluran komunikasi yang dekat dengan masyarakat.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucap Farhan.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan berkelanjutan. Di tengah tantangan berkurangnya dukungan donor internasional untuk program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah perlu mengupayakan alternatif pembiayaan, termasuk melalui sumber filantropi.
Dukungan tersebut dibutuhkan agar kegiatan edukasi, pencegahan, pemeriksaan, dan pendampingan masyarakat dapat berjalan secara konsisten.
WPA Didorong Masuk Perencanaan Musrenbang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi dalam mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep.
WPA yang telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam memperluas pengetahuan masyarakat, menyampaikan edukasi, serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.
Karena itu, kelurahan didorong memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang untuk merencanakan program WPA secara lebih terarah. Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Libatkan 230 Peserta dari Berbagai Unsur
Pertemuan di Hotel Horison Ultima tersebut diikuti 230 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unsur terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan memperkuat koordinasi agar penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek edukasi, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, dan perlindungan terhadap ODHIV.
Dengan memperluas skrining sukarela, memperkuat peran WPA, serta mengintegrasikan program ke dalam perencanaan pembangunan wilayah, Pemkot Bandung berharap upaya mencapai target Three Zero 2030 dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. (*Red)
