Dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat, yakni Direktur Keuangan PT FEI Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan, beberapa kali mengaku tidak mengetahui persoalan yang ditanyakan majelis hakim maupun kuasa hukum penggugat.
Pemeriksaan saksi yang berlangsung Senin (9/11/2026) itu menjadi sorotan karena sejumlah pertanyaan penting terkait hubungan kerja Firman tidak memperoleh penjelasan secara utuh.
Sidang perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah alasan Firman mengundurkan diri dari perusahaan. Pada awalnya, saksi menyatakan tidak mengetahui alasan tersebut. Setelah mendapat pertanyaan lanjutan, muncul keterangan bahwa Firman merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan.
Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai penyebab ketidaknyamanan itu, saksi tidak dapat memberikan penjelasan lebih rinci.
Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan saksi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang menjadi pokok sengketa antara pekerja dan perusahaan.
Peraturan Perusahaan dan Dasar Pengupahan Dipertanyakan
Persoalan lain yang mencuat dalam persidangan adalah keberadaan peraturan perusahaan serta mekanisme penetapan upah karyawan.
Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., menilai keterangan dua saksi perusahaan justru membuka sejumlah pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Menurut Prana, dari pemeriksaan saksi terungkap bahwa perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan. Sementara terkait pengupahan, ia menyebut perusahaan tidak menggunakan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai acuan, melainkan berdasarkan instruksi internal perusahaan.
“Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan,” ungkap Prana seusai persidangan.
Bagi tim kuasa hukum penggugat, persoalan tersebut penting karena peraturan perusahaan dan ketentuan pengupahan berkaitan langsung dengan kepastian hak serta kewajiban pekerja.
Prana juga menyoroti proses yang mendahului pengunduran diri Firman. Ia menjelaskan, sebelum surat pengunduran diri disampaikan, Firman terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan.
Dalam pembicaraan tersebut, menurut Prana, Firman dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.
Firman disebut sempat memilih opsi pengurangan gaji. Namun, proses berikutnya justru berakhir dengan pengunduran diri yang kini menjadi salah satu pokok sengketa di pengadilan.
“Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini,” jelasnya.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan mekanisme penyerahan surat pengunduran diri yang disebut disampaikan kepada seseorang bernama Hardian, bukan melalui atasan langsung Firman sesuai struktur organisasi perusahaan.
Kuasa Hukum: Ada Dugaan Tekanan dalam Proses Pengunduran Diri
Mengenai kemungkinan adanya tekanan dalam proses pengunduran diri, Prana tidak secara tegas menyebut telah terjadi intimidasi. Namun, ia tidak menutup kemungkinan Firman mengalami tekanan ketika menghadapi pilihan dari perusahaan.
“Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan,” ujarnya.
Prana mengaku belum puas dengan keseluruhan keterangan dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Menurutnya, masih ada sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban secara terbuka.
“Sebenarnya masih kurang juga. Tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka,” katanya.
Dalam perkara ini, Prana didampingi tim kuasa hukum penggugat yang terdiri atas Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
PT Fiako Serahkan Penilaian Keterangan Saksi kepada Majelis Hakim
Di sisi lain, kuasa hukum PT Fiako Enjiniring Indonesia, Nurholis Fathur Rahman, menyatakan pihaknya menyerahkan penilaian terhadap seluruh keterangan saksi kepada majelis hakim.
Menurutnya, pemeriksaan saksi merupakan bagian dari tahapan hukum acara yang harus dilalui kedua belah pihak sebelum perkara diputus.
“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara,” kata Nurholis.
Ia menilai jawaban yang disampaikan kedua saksi telah sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab mereka di bagian keuangan perusahaan.
“Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai penilaian bahwa saksi kurang terbuka dalam memberikan keterangan, Nurholis memilih tidak memberikan kesimpulan. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas keterangan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Meski demikian, Nurholis mengaku cukup puas dengan jalannya pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.
“Kalau kesimpulan saya, sebenarnya saya cukup puas terhadap persidangan hari ini,” tuturnya.
Gugatan Firman Mencapai Sekitar Rp86 Juta
Perselisihan hubungan industrial ini bermula dari gugatan Firman Perkasa Yudha terhadap PT FEI terkait berakhirnya hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Dalam gugatannya, Firman menuntut pembayaran pesangon serta kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta.
Persoalan tersebut kini memasuki tahap akhir pemeriksaan sebelum majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan bukti dan keterangan yang terungkap selama persidangan.
Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Senin (16/11/2026) dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat.
Kesimpulan tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan atas sengketa hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia. (*Red)
