Kabupaten Bandung, sebelas12.com – Sebanyak 7 kecamatan di Kabupatem Bandung belum tersentuh pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja, padahal lokasinya berdekatan dengan sumber air milik BUMD tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita di Soreang, Rabu, 1 Februari 2023.
Kecamatan yang belum menerima layanan air bersih, di antaranya ; Kecamatan Cimaung, Cimenyan dan Cilengkrang.
“Cimaung itu berdekatan dengan sumber air milik PDAM, tetapi jangankan pelayanan, instalasinya saja belum ada,” ungkap Praniko.
Sebelumnya, Komisi B dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Yayat Hidayat, MM mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Raharja, Senin (31/1/2023).
Menurut Praniko, kedatanganya ke Perumda tersebut, untuk melihat program penambahan pelayanan Tirta Raharja di Margahayu dan Margaasih yang diresmikan Bupati Bandung, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dari program tersebut Tirta Raharja menargetkan sekitar 120 sambungan rumah.
“Selama ini layanan PDAM baru sampai TKI dan Kopo Permai, kita ke sana untuk mendorong agar di 2023 segera dirampungkan,” ujarnya.
Jika program itu cepat dirampungkan, lanjutnya, PDAM bisa membuka pelayanan di 7 Kecamatan yang belum terlayani, minimal ada pipa induk.
“Yang penting ada pipa induk lah, kalau mau pakai atau tidak, tergantung kemampuan masyarakatnya masing-masing. Tetapi paling tidak pemerintah hadir menyiapkan pipa-pipa induk untuk bisa masuk ke rumah penduduk,” jelasnya.
Saat itu, Komisi B juga menekankan, agar PDAM dengan banyaknya pelanggan harus mampu memberi pelayanan yang maksimal.
Memang, jelas Praniko, masalah yang dihadapi Tirta Raharja itu di saat musim hujan, karena akan berpengaruh pada kejernihan air PDAM.
Menurutnya, Perumda Tirta Raharja tidak seperti PDAM di daerah lain yang melibatkan pihak ketiga, sehingga usahanya kuat.
“Kalau kita kan mandiri, berjalannya sekuat tenaga dari APBD Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Namun, lanjut Praniko, Pemda harus menjaga jangan sampai sahamnya dikuasai pihak ketiga, karena jika sudah be to be yang dilihat keuntungan saja.
“Kita menjaga ritme itu, jika sudah melibatkan pihak ketiga yang diutamakan profit oriented, sementara PDAM Kabupaten Bandung ada sosial masyarakat,” paparnya.
Praniko juga menjelaskan, dengan adanya program penambahan daerah layanan, di tahun inj APBD kembali menggelonyorkan dananya hingga Rp20 Miliar.
Jadi saat itu, ucapnya, Komisi B juga mengecek program yang dilaksanakan PDAM sesuai tidak dengan yang disampaikan pada DPRD.
Lebih lanjut Praniko menerangkan, dengan bertambahnya jaringan maka pendapatan juga meningkat, tahun kemarin Tirta Raharja, mampu menyumbang Rp7 Miliar pada PAD Kabupaten Bandung.
Rencananya tahun anggaran 2023, DPRD menargetkan Rp10 Miliar pendapatan dari PDAM, atau naik Rp3 Miliar.
“Dengan menambah bantuan modal Rp20 miliar, bukan hal kecil buat Pemda, karena efeknya cukup besar. Selain bertambahnya jumlah masyatakat yang mendapat layanan air bersih, aset Pemda pun bertambah dan tercatat,” katanya.
“Selain itu kan ada feedback hingga Rp3 miliar untuk 2023. Untuk anggaran 2024 dan seterusnya PAD dari PDAM akan terus meningkat, yang jelas kita tidak rugi,” imbuhhnya.
Praniko berharap, selain melaksanakan program kerja yang sudah dipersentasikan, pelayanan PDAM harus tepat waktu, airnya jernih, bersih dan bisa digunakan oleh masyarakat.
Dia berjanji, setiap 6 bulan sekali atau tiap semester. program kerja PDAM akan dievaluasi dan diminta pertanggungjawaban, jika tidak sesuai dengan yang dipersentasikan selama ini. (*Red)
