Bandung, sebelas12.com – Muhammad Farhan menyoroti kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan Kota Bandung dengan Kota Cimahi saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-93 di Kelurahan Campaka, Jumat 1 Mei 2026. Kawasan perbatasan dinilai memiliki tantangan tersendiri karena dipengaruhi dinamika dari daerah sekitar.
“Ini termasuk kelurahan prioritas karena berada di daerah perbatasan. Apa yang terjadi di Kota Cimahi pun berdampak pada Kota Bandung,” ujar Farhan.
Wilayah Perbatasan Butuh Penanganan Kolaboratif
Farhan menegaskan, penyelesaian persoalan di wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur kewilayahan.
Ia menyebut peran lurah, camat, hingga tujuh RW di Kelurahan Campaka menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tepat. Selain itu, keterlibatan unsur Forkopimcam serta dukungan dari kawasan militer seperti Kodam dan Lanud Husein dinilai dapat membantu pemberdayaan masyarakat.
“Permasalahannya sangat kompleks sehingga perlu konsolidasi bersama. Ini bisa dibantu oleh berbagai pihak di wilayah,” katanya.
Program Prakarsa Didorong Jadi Solusi Lingkungan
Sebagai langkah awal, Farhan meminta percepatan pelaksanaan program berbasis kewilayahan atau program prakarsa yang telah diterima oleh tujuh RW di Campaka.
Program ini difokuskan untuk menjawab persoalan lingkungan, khususnya di gang-gang permukiman padat penduduk.
“Saya ingin memastikan program ini berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk menangani masalah lingkungan,” jelasnya.
Darurat Sampah Imbas Penutupan TPA Sarimukti
Selain isu perbatasan, Farhan juga menyoroti kondisi darurat pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Sarimukti sejak Kamis (30/4/2026).
Penutupan tersebut berdampak pada terhentinya pengangkutan sampah dari Kota Bandung selama tiga hari, yakni Jumat hingga Minggu.
“Kita tidak bisa mengangkut sampah ke Sarimukti. TPS dan TPA sudah penuh,” ungkapnya.
Instruksi Pengelolaan Sampah Mandiri di Tingkat RW
Sebagai langkah darurat, Farhan menginstruksikan seluruh lurah di Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan RW agar pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri di wilayah masing-masing.
Langkah ini diharapkan mampu mencegah penumpukan sampah yang lebih parah selama masa penghentian pengangkutan.
“Saya minta seluruh lurah memastikan sampah selama tiga hari ini diolah di RW masing-masing agar tidak terjadi penumpukan berlebihan,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya cepat Pemkot Bandung dalam menjaga kondisi lingkungan tetap terkendali di tengah keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir. (*Red)
