Bandung, sebelas12.com – Transformasi digital pemerintahan membawa kemudahan dalam pelayanan publik, tetapi sekaligus membuka ruang bagi berbagai ancaman siber. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung memperkuat security awareness aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga keamanan sistem sekaligus melindungi data pribadi warga.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Security Awareness bertajuk “Selalu Waspada terhadap Ancaman Siber! Dalam Upaya Pelindungan Data Pribadi Warga” yang digelar di Hotel Atlantic City, Selasa 1 September 2026.
Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie mengatakan, keamanan digital tidak dapat dibebankan hanya kepada satu organisasi atau individu. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan digital memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga informasi.
“Pengamanan siber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder,” ujarnya.
Keamanan Akun Jadi Benteng Awal
Henryco menekankan, kesadaran keamanan digital harus dimulai dari setiap individu. Hal sederhana seperti menjaga akun dan kata sandi menjadi bagian penting dalam mencegah akses tidak sah terhadap sistem pemerintahan.
Menurutnya, data juga harus diperlakukan sebagai aset penting yang wajib dijaga. Kelalaian dalam mengelola kredensial maupun informasi dapat membuka celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.
Karena itu, peningkatan kesadaran keamanan digital perlu menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan, bukan sekadar pengetahuan teknis bagi pengelola sistem informasi.
Perangkat Daerah Didorong Siaga Hadapi Insiden Siber
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Yusuf Cahyadi mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi ancaman siber.
Selain memperkuat kesadaran keamanan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat Asep Denny Surbakti membagikan praktik JabarProv-CSIRT dalam menghadapi berbagai insiden siber.
Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, koordinasi lintas pihak, vulnerability assessment, penetration testing, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pembekalan tersebut dinilai penting karena penanganan serangan siber tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kecepatan respons, koordinasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
MFA hingga Pembaruan Perangkat Lunak
Materi pelindungan data pribadi turut disampaikan Rindy, S.Kom., MTI., JNCIS, CEH, ECSA, LA/A ISO 27001, DPO dari Kemkomdigi.
Ia menekankan sejumlah langkah mendasar yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko keamanan digital, di antaranya menjaga kredensial, menggunakan multi-factor authentication (MFA), memanfaatkan VPN sesuai kebutuhan, serta rutin melakukan pembaruan perangkat lunak.
Langkah tersebut menjadi semakin penting karena serangan siber dapat memanfaatkan celah keamanan yang muncul akibat kredensial yang lemah maupun perangkat lunak yang tidak diperbarui.
Keamanan Digital Menentukan Kepercayaan Publik
Diskominfo Kota Bandung mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber dan berperan aktif dalam menjaga keamanan informasi serta data pribadi masyarakat.
Penguatan security awareness diharapkan berjalan beriringan dengan transformasi digital pemerintahan. Digitalisasi layanan publik tidak hanya dituntut cepat dan mudah diakses, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan serta kerahasiaan data warga.
Dengan kesadaran keamanan yang semakin kuat, Pemkot Bandung berharap layanan pemerintahan digital dapat tetap berjalan aman, andal, dan terpercaya, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi. (*Red)
