Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan strategi baru untuk menghadapi persoalan sampah dengan memperluas kapasitas pengolahan dari tingkat kawasan hingga skala kota. Selain mengandalkan fasilitas berkapasitas besar, Pemkot Bandung tengah mengkaji penggunaan teknologi pengolahan sampah skala kecil dan menengah yang dapat ditempatkan lebih dekat dengan sumber sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembahasan mengenai teknologi tersebut akan dilakukan bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Utama PT Pindad, serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Sore ini saya akan rapat dengan Menristekdikti, dengan Dirut Pindad, dan dengan Rektor ITB untuk membahas teknologi-teknologi baru berkapasitas kecil menengah untuk kita tempatkan di wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan,” ujar Farhan di Hotel Horison Ultima Bandung, Rabu 12 Agustus 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada satu fasilitas atau satu lokasi pembuangan akhir.
Puluhan Insinerator Jadi Modal Pengolahan Sampah
Farhan menyebut, pengolahan sampah berkapasitas menengah hingga besar saat ini telah didukung keberadaan mesin insinerator di Kota Bandung.
Menurutnya, terdapat sekitar 31 unit insinerator yang dimiliki Kota Bandung, termasuk 13 unit tambahan. Mesin-mesin tersebut diklaim telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sistem pengendalian pencemaran udara atau air pollution control.
“Insinerator yang sudah lolos baik SNI maupun juga air pollution control. Sudah dilaksanakan,” katanya.
Namun, Pemkot Bandung tidak ingin hanya mengandalkan teknologi yang sudah tersedia. Teknologi dengan kapasitas lebih kecil dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban pengangkutan sampah sekaligus mendekatkan proses pengolahan dengan sumber sampah.
PSEL Jelekong Diusulkan Masuk Batch Ketiga Danantara
Di tengah persiapan teknologi pengolahan skala kelurahan dan kecamatan, Pemkot Bandung juga tetap menyiapkan opsi fasilitas pengolahan sampah berskala besar.
Pemkot Bandung masih berharap TPPAS Legok Nangka dapat dibangun dan beroperasi sesuai rencana. Namun, Farhan menilai kota perlu memiliki alternatif agar sistem persampahan tidak rentan apabila terjadi kendala dalam pengelolaan sampah regional.
Salah satu alternatif yang kini dijajaki adalah mengusulkan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Jelekong, Kabupaten Bandung, untuk masuk dalam batch ketiga Danantara.
Gagasan tersebut dibahas Farhan bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus pimpinan Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno.
“Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI Mas Eddy Soeparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara,” ujar Farhan.
Untuk rencana tersebut, Pemkot Bandung telah memiliki aset lahan seluas sekitar 9,7 hektare di Jelekong.
Persoalannya, akses menuju lokasi saat ini masih menggunakan jalur yang berkaitan dengan lahan milik pihak lain. Pemkot Bandung karena itu berencana membangun akses jalan baru yang secara khusus menuju lokasi PSEL.
“Jelekong punya kita 9,7 hektare. Cuma aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri,” kata Farhan.
Pemkot Siapkan Studi Kelayakan
Farhan menilai penggunaan akses lama berpotensi memunculkan persoalan dengan masyarakat. Karena itu, pembangunan jalur baru dinilai menjadi pilihan yang lebih aman agar operasional fasilitas tidak mengganggu mobilitas warga.
“Kalau pakai jalan yang lama pasti ditolak. Jadi kita mesti bikin jalur baru,” ujarnya.
Dari sisi lokasi, lahan tersebut dinilai cukup strategis. Bahkan, posisi kawasan relatif mudah dikenali karena dari gerbang lokasi dapat terlihat Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Meski demikian, rencana pembangunan PSEL Jelekong belum masuk tahap pembangunan. Pemkot Bandung terlebih dahulu akan melakukan studi kelayakan untuk memastikan aspek teknis, lingkungan, aksesibilitas, hingga kebutuhan investasinya.
Farhan menargetkan kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Setelah itu kita akan menghitung berapa besar investasi yang akan ditanamkan di situ,” katanya.
Setelah kajian selesai, Pemkot Bandung akan menghitung kebutuhan investasi dan menentukan skema pembiayaan yang paling memungkinkan.
Peluang kerja sama dengan pihak swasta juga terbuka. Namun, Farhan menegaskan investasi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama agar keberadaan fasilitas pengolahan sampah tidak mengganggu akses warga.
“Kita ajak mitra swasta untuk investasi tanpa mengganggu jalan akses masyarakat,” ujarnya.
Bandung Tak Bisa Bergantung pada Satu Solusi
Farhan menilai kebutuhan terhadap berbagai alternatif pengolahan sampah semakin mendesak karena Kota Bandung merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sendiri.
Kondisi tersebut membuat strategi persampahan Bandung harus dibangun secara berlapis. Teknologi pengolahan sampah skala kecil dan menengah di tingkat kelurahan serta kecamatan dapat menjadi bagian dari solusi di hulu, sementara fasilitas berkapasitas besar seperti PSEL dan TPPAS Legok Nangka menjadi bagian dari sistem pengolahan berskala regional.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Bandung berharap pengelolaan sampah tidak lagi bergantung pada satu fasilitas, melainkan memiliki sejumlah pilihan teknologi dan lokasi yang dapat bekerja secara simultan.
Bagi Farhan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala kecil, menengah, hingga besar bukan pilihan yang saling menggantikan, tetapi harus berjalan beriringan untuk membangun sistem persampahan Kota Bandung yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*Red)
