Bandung, sebelas12.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH, MH mengatakan, bahwa Komisi III DPRD Jabar saat ini tengah melakukan pembahasan/ kajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019.
Pada beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Jabar telah melakukan rapat kerja (raker) dengan mitra Komisi III yaitu dengan Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar, di ruang kerja Komisi III DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27 Bandung.
“Dalam raker tersebut, kita (Komisi III-red) minta pihak Biro BUMD dan Investasi memaparkan capaian kinerjanya pada tahun 2019. Dalam paparan Biro BUMD dan Investasi ternyata pada tahun 2019 lalu, mereka (Biro BUMD dan Investasi) hanya mampu merealisasikan penyerapan anggaran hanya sebesar78%. Hal ini tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program BUMD yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal,” terangnya, kepada wartawan, Senin (4/5/2020).
Sigianto menambahkan, seharusnya pihak Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam program yang dicanangkan oleh BUMD.
“Bahkan kita (Komisi III-red) meminta Biro BUMD dan Investasi selaku pembina BUMD agar anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dibuatkan program/ kegiatan yang dapat menghasilkan deviden/ masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (APD),” ujarnya.
Sementara itu, terkait BUMD yang kurang maksimal dalam menjalankan program kerja sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal, Sugianto mengatakan, BUMD yang kurang produktif dan bahkan menjadi beban APBD Jabar, tentunya kedepan kita akan lakukan evaluasi ditahun anggaran berikutnya.
“Komisi III juga tengah mengevaluasi BUMD yang belum memberikan kontribusi PAD dan bahkan menjadi beban APBD. Bahkan terhadap BUMD yang kurang memberikan kontribusi/ tidak ada kontribusi PAD, sebaiknya di Merger, lebur atau diliquidasi saja, daripada menjadi beban APBD setiap tahun anggaran,” tegasnya. (*Red)
