Bandung, sebelas12.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima audiensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terkait upaya penguatan BPSK di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, BPSK menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan pegawai dan adanya standar honor yang jelas.
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Djati mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan keberpihakan anggaran pada tahun 2021 untuk mendukung program BPSK agar dapat tetap berjalan.
“Meskipun kita paham situasi pandemi memaksa harus menyesuaikan dengan anggaran. Walaupun nantinya akan bertahap, 50% di tahun anggaran 2021 dan di anggaran perubahan kita upayakan 50% untuk sisanya,” ujar Rahmat Djati usai menerima audiensi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jum’at (11/6/2021).
Ia menambahkan, pihaknya pada tahun 2022 menyiapkan BPSK untuk lebih matang baik dari sisi program ataupun pembiayaanya di APBD Provinsi Jawa Barat.
Terkait dengan keinginan BPSK untuk memiliki payung hukum lokal guna menopang tugas dan fungsinya, Rahmat menegaskan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pihak.
“Tadi ada wacana jika diperlukan mungkinkah perlu ada payung hukum lokal atau hukum mandiri berupa perda, dan saya sampaikan ulang ke forum BPSK, bisa didiskusikan dengan Disperindag apakah dirasa perlu atau tidak, kita akan menyesuaikan dan sekaligus kita akan melakukan kajian di internal komisi. Nantinya kira kira untuk tahun 2021 kita ingin bpsk terjaga performance kinerjanya untuk perlindungan konsumen juara di Jawa Barat,” pungkasnya. (*Red)
