Bandung, sebelas12.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu strategis kota, mulai dari persoalan sampah, pengangguran, hingga pengembangan konektivitas transportasi udara. Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi program 2025 dan pembahasan rencana kerja 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Kamis, 15 Januari 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Bandung itu dipimpin Sekretaris Komisi I, Susanto Triyogo Adiputro, dan dihadiri anggota Komisi I serta Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo beserta jajaran.
Susanto menekankan bahwa tantangan perkotaan saat ini menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dan terukur. Di tengah masyarakat yang semakin melek digital, kinerja pemerintah mudah dipantau dan dinilai secara terbuka.
“Perencanaan pembangunan tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Respons pemerintah harus cepat, terkoordinasi, dan terasa langsung oleh masyarakat,” ujar Susanto.
Menurutnya, sinergi antarlembaga perangkat daerah menjadi kunci utama, terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang berulang kali menempatkan Kota Bandung dalam situasi darurat. Ia menilai penanganan sampah harus dimulai dari skala terkecil, yakni rumah tangga dan wilayah RW, dengan dukungan kebijakan dan kemauan politik yang kuat.
Selain isu lingkungan, Komisi I juga menyoroti efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Susanto menilai pelatihan tanpa akses pasar tidak cukup mendorong kemandirian ekonomi warga.
“Belanja pemerintah seharusnya mampu menciptakan efek berganda, menekan kemiskinan dan pengangguran. Itu harus tercermin dalam usulan dan program pembangunan,” katanya.
Anggota Komisi I Dudy Himawan menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Kota Bandung untuk mencegah terulangnya kondisi darurat sampah. Ia meminta koordinasi lintas dinas diperkuat agar persoalan klasik tersebut tidak kembali mendominasi keluhan masyarakat.
Dudy juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap infrastruktur permukiman, khususnya perbaikan jalan lingkungan di gang-gang sempit. Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah kota akan meringankan beban swadaya masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai momentum penguatan kembali Bandara Husein Sastranegara perlu direspons serius dalam perencanaan kota, seiring wacana pembukaan kembali penerbangan internasional.
Anggota Komisi I Ulan Surlan menambahkan bahwa kesiapan infrastruktur kota menjadi faktor penting dalam mendukung sektor pariwisata dan jasa. Ia menilai Bandung perlu terus berinovasi agar tetap nyaman dan menarik bagi pengunjung.
“Pembangunan kota harus inklusif, kolaboratif, dan berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Rahmat Purnama menekankan pentingnya mendorong inisiatif warga dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Ia menilai partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi berkelanjutan jika difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menyatakan bahwa arah perencanaan pembangunan ke depan akan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Keselarasan dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa menjadi keharusan, termasuk dalam misi Bandung Utama,” ujarnya.
Anton menjelaskan, tema pembangunan Kota Bandung tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis kewilayahan, termasuk pengembangan koridor wisata kota. Program tersebut juga didukung konsep dwibandara melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati, serta upaya peningkatan pengelolaan sampah dengan pembangunan insinerator tambahan.
“Semua ini membutuhkan kolaborasi kuat agar pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat Kota Bandung,” tandasnya. (*Red)
