Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti berbagai persoalan mendasar dunia pendidikan, mulai dari keterbatasan ruang kelas hingga status lahan sekolah yang belum tuntas, saat mengikuti monitoring dan evaluasi Raperda serta Perda di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Rabu, 6 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara dan Aswan Asep Wawan, berdiskusi bersama Anggota DPD RI Jawa Barat Agita Nirfianti, perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, serta para ahli pendidikan terkait tantangan pendidikan di Jawa Barat dan Kota Bandung.
DPRD Soroti Kesiapan Infrastruktur Pendidikan
Soni Daniswara menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur pendidikan di Kota Bandung masih menjadi persoalan serius menjelang penerapan kebijakan baru tahun ajaran 2025–2026.
Menurutnya, sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang kelas dan persoalan status lahan yang belum sepenuhnya dimiliki pemerintah daerah. Bahkan, terdapat sekolah dasar dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang namun masih terkendala legalitas lahan.
“Permasalahan lahan dan keterbatasan ruang kelas ini sangat krusial. Jika tidak segera diselesaikan, akan berdampak langsung terhadap daya tampung siswa baru,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan sebelum kebijakan baru diterapkan.
“Tidak mungkin dalam waktu singkat membangun sekolah bertingkat lengkap dengan fasilitasnya. Karena itu kami mendorong implementasi kebijakan ditunda hingga 2027 agar persiapan lebih matang,” katanya.
Sekolah Swasta Dinilai Jadi Solusi Sementara
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Kota Bandung bersama pemerintah kota disebut telah menjajaki kerja sama dengan sekitar 80 sekolah swasta untuk membantu menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Sementara itu, Aswan Asep Wawan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar persoalan daya tampung serta pemerataan pendidikan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Menurutnya, penguatan peran sekolah swasta lebih realistis dibanding memaksakan pembangunan ruang kelas baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
“Kita harus realistis. Membangun ruang kelas baru membutuhkan anggaran besar. Alternatif yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta,” ujarnya.
Distribusi Guru dan Akurasi Data Jadi Perhatian
Selain persoalan infrastruktur, DPRD Kota Bandung juga menyoroti distribusi guru yang dinilai belum merata serta belum optimalnya pemanfaatan aset lahan pemerintah untuk kebutuhan pendidikan.
Aswan menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk peningkatan akurasi data pendidikan serta penguatan anggaran berbasis hasil.
“Peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan juga harus menjadi prioritas,” katanya.
Forum evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih realistis, merata, dan sesuai dengan kondisi daerah. (*Red)
