Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Asmul, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa 3 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Asep menilai pengembangan ekonomi syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Bandung yang memiliki kehidupan masyarakat religius. Potensi tersebut perlu dioptimalkan agar dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem ekonomi masyarakat.
Potensi Ekonomi Syariah Perlu Dioptimalkan
Menurut Asep, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan perkembangan ekosistem ekonomi syariah.
Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kerja sama dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.
Ia menegaskan, koperasi syariah tidak cukup dikembangkan hanya dengan menyediakan dana atau sumber pembiayaan. Kemudahan akses layanan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro juga harus menjadi perhatian.
Pelaku Usaha Mikro Butuh Pendampingan Berkelanjutan
Asep menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Pemerintah, menurutnya, perlu hadir melalui kebijakan yang tepat, pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas pendukung.
Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang selama ini memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro.
Meski demikian, berbagai program tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi mampu mendorong keberlanjutan usaha masyarakat.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Regulasi Diharapkan Bangun Ekosistem Koperasi Syariah
Lebih lanjut, Asep menekankan bahwa penguatan koperasi syariah membutuhkan dukungan bersama, mulai dari pemerintah, kelembagaan ekonomi, hingga masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah dapat menjadi landasan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain regulasi dan dukungan kelembagaan, integritas serta kepercayaan masyarakat juga harus dijaga. Kedua hal tersebut menjadi modal penting agar koperasi syariah dapat berkembang dan memperoleh partisipasi masyarakat.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya.
Melalui penyusunan regulasi tersebut, DPRD Kota Bandung berharap koperasi syariah dapat semakin berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi warga, terutama dalam membuka akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro. (*Red)











