Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., saat menjadi narasumber dalam program OPSI (Obrolan Plus Solusi) di Radio PRFM, Senin 2 November 2026.
Menurut Aswan, persoalan pendataan tidak hanya menyangkut masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat, melainkan juga warga yang masih masuk daftar penerima meskipun kondisi sosial ekonominya sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
“Evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi hal penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata maupun mereka yang tercatat sebagai penerima padahal tidak lagi memenuhi kriteria,” ujar Aswan.
Akurasi Data Menyangkut Hak Masyarakat
Aswan menjelaskan, data yang akurat bukan sekadar persoalan angka dan administrasi. Di dalamnya terdapat hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan sosial ekonominya.
Karena itu, pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan verifikasi langsung ke lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, hingga aparat kewilayahan di tingkat RT dan RW juga perlu diperkuat.
Ia menilai masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan ketidaksesuaian data maupun mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.
Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam proses pendataan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, perubahan status desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga, bukan hanya berdasarkan kelengkapan data administratif.
Penanganan Kemiskinan Tidak Cukup dengan Bantuan Sosial
Lebih jauh, Aswan mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program bantuan sosial. Kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
Upaya tersebut penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Melalui pembahasan dalam program OPSI dan podcast DPRD Kota Bandung, Aswan mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam memperbaiki kualitas data dan mengawal penyaluran bantuan sosial.
“Data harus terus diperbaiki, penyaluran bantuan harus diawasi, dan kebijakan harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” tutur Aswan.
Ia berharap evaluasi dan pemutakhiran DTSEN dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. (*Red)











