Fraksi PDI Perjuangan Minta Tiga Raperda Kota Bandung Tak Berhenti pada Aturan Administratif

Fraksi PDI Perjuangan Minta Tiga Raperda Kota Bandung Tak Berhenti pada Aturan Administratif
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum fraksi atas 4 Raperda baru usulan Wali Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. (Robby/Humpro DPRD Kota Bandung)
Bandung, sebelas12.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung meminta tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung disusun dengan memperhatikan aspek pelaksanaan, pengawasan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah hal menjadi sorotan, mulai dari transparansi pengelolaan aset daerah, perlindungan penghuni rumah susun, hingga penerapan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

Tiga raperda yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II, yakni Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Rumah Susun, dan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima ketiga raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Namun, fraksi ini memberikan sejumlah catatan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.

Pengelolaan Aset Daerah Harus Transparan dan Terukur

Dalam pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PDI Perjuangan menilai penyesuaian regulasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan ketentuan perundang-undangan.

Namun, pembaruan aturan harus diikuti penguatan tata kelola aset, terutama dalam aspek inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan pengawasan. Seluruh proses tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan aset disertai mekanisme pengendalian yang jelas. Langkah tersebut tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan DPRD terhadap kekayaan milik daerah.

Selain itu, Pemkot Bandung diminta menjelaskan potensi dan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset. Penilaian aset serta pemilihan mitra kerja sama juga harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan regulasi tersebut perlu diperkuat melalui penyusunan peraturan pelaksana yang jelas.

Pembangunan Rumah Susun Harus Jamin Keterjangkauan

Pada Raperda Rumah Susun, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembaruan regulasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski demikian, sejumlah aspek dinilai perlu diperjelas sebelum aturan ditetapkan. Salah satunya menyangkut penerapan kewajiban hunian berimbang, mekanisme pengawasan terhadap pengembang, serta penegakan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkot Bandung menjelaskan kesiapan lokasi, skema pendanaan, dan sistem pengelolaan rumah susun. Keterjangkauan tarif sewa maupun biaya pemeliharaan harus menjadi perhatian agar keberadaan rumah susun benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

Aspek perlindungan penghuni juga tidak boleh diabaikan. Hak pemilik dan penghuni, transparansi pengelolaan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), hingga mekanisme penyelesaian sengketa perlu diatur secara jelas.

Pendampingan selama masa penyesuaian pengelolaan juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan antara penghuni dan pengelola.

Pengarusutamaan Gender Harus Berdampak pada Masyarakat

Terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PDI Perjuangan memandang regulasi ini penting untuk memperkuat kesetaraan kesempatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Namun, implementasinya tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan persyaratan administratif. Pengarusutamaan gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan mengenai data kesenjangan gender di Kota Bandung, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan aparatur yang akan menjalankan kebijakan tersebut.

Selain itu, diperlukan indikator hasil yang terukur agar keberhasilan program dapat dievaluasi secara berkala.

Penganggaran responsif gender juga harus diarahkan pada manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, kebijakan pengarusutamaan gender diharapkan mampu menjawab persoalan kesenjangan yang terjadi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh warga.

Dorong Regulasi yang Bisa Dilaksanakan dan Diawasi

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima ketiga Raperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi ini berharap proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kejelasan substansi, dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta memungkinkan pengawasan secara efektif.

Tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan pembentukan peraturan daerah, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung. (*Red)