Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Tiga raperda yang menjadi perhatian Fraksi Golkar meliputi Raperda Pengarusutamaan Gender, Raperda Rumah Susun, serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fraksi Golkar memandang pembentukan peraturan daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan regulasi, melainkan harus memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Kesenjangan Gender Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dalam pandangannya terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Golkar menyoroti masih adanya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Bandung.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan umum, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung pada 2025 tercatat sebesar 95,90. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada 2024 berada di angka 70,95.
Fraksi Golkar menilai kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi peran perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.
Karena itu, Raperda PUG diharapkan tidak berhenti pada pengaturan normatif. Regulasi tersebut perlu menjadi instrumen untuk mengidentifikasi persoalan kesenjangan gender sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.
Pemberdayaan perempuan, menurut Fraksi Golkar, perlu menjadi bagian dari pembangunan yang komprehensif agar perempuan memperoleh kesempatan dan peran yang lebih optimal dalam berbagai sektor kehidupan.
Rusun Sadang Serang dan Tantangan Hunian MBR
Persoalan keterjangkauan hunian juga menjadi perhatian Fraksi Golkar dalam pembahasan Raperda Rumah Susun.
Dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, rumah susun dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Fraksi Golkar menyoroti rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Sadang Serang, Kecamatan Coblong. Proyek yang semula diarahkan untuk menampung sekitar 1.000 unit tersebut diproyeksikan menjadi sekitar 800 unit akibat kendala ketentuan Kawasan Bandung Utara (KBU).
Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan hunian tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek, mulai dari ketentuan tata ruang, kelayakan pembangunan, sistem pengelolaan rumah susun, hingga kepastian hak penghuni.
Oleh karena itu, regulasi rumah susun harus disusun secara cermat dan memberikan landasan hukum yang pasti serta berkeadilan. Terutama, agar kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan perumahan di Kota Bandung.
Pengelolaan Aset Daerah Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik
Pada Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi Golkar menegaskan pentingnya pengelolaan aset secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Fraksi Golkar menilai aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pemanfaatannya perlu memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Sebagai contoh, pada 2026 Pemkot Bandung telah menerbitkan keputusan terkait kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung. Selain itu, terdapat persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Fraksi Golkar, kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik, nilai ekonomi aset, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Karena itu, substansi Raperda BMD perlu mencermati aspek pemberdayaan dan optimalisasi aset agar kekayaan daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Jadi Penekanan
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar menempatkan kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat sebagai landasan penting dalam pembahasan ketiga raperda.
Fraksi Golkar berharap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Bandung, baik dalam pemberdayaan perempuan, penyediaan hunian layak, maupun pengelolaan kekayaan daerah.
Dengan demikian, pembentukan perda tidak hanya menghasilkan aturan baru, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*Red)











