Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa transformasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju pemerintahan digital membutuhkan perubahan mendasar dalam cara aparatur berpikir, bekerja, dan melayani masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kemampuan mengolah data, menjaga keamanan informasi, serta menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Teknologi harus dipermudah, birokrasi harus dan ASN harus terus meningkatkan kapasitasnya,” ujar Iskandar saat Diskusi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 3 November 2026.
Ia menilai keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan sejauh mana teknologi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Bandung terus memperkuat kompetensi digital aparatur melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan pemanfaatan teknologi dalam proses kerja pemerintahan.
Lebih dari 2.311 ASN Bandung Ikuti Uji Kompetensi Digital
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemkot Bandung telah melaksanakan uji kompetensi digital bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini mencakup lebih dari 2.311 ASN di lingkungan Pemkot Bandung.
Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk mengetahui kemampuan digital aparatur sekaligus memetakan kesenjangan kompetensi yang masih perlu ditingkatkan.
Dengan pemetaan yang lebih terarah, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pelayanan publik.
Iskandar menjelaskan, terdapat tiga dimensi penting dalam penguatan kompetensi digital ASN, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital.
Literasi digital diperlukan agar aparatur mampu memahami serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara keahlian digital berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pekerjaan dan menghasilkan inovasi.
Adapun kepemimpinan digital dibutuhkan untuk mendorong perubahan, membangun budaya kerja modern, serta memastikan pemanfaatan teknologi berjalan sejalan dengan tujuan organisasi.
Pemkot Bandung juga mengembangkan kapasitas aparatur melalui Bandung Learning Center dan Assessment Center. Selain itu, berbagai pelatihan, webinar nasional maupun internasional, serta pertukaran pengalaman dan metode kerja terus didorong untuk memperluas wawasan ASN.
Iskandar berharap, peningkatan kompetensi digital tidak berhenti pada sertifikat maupun penambahan pengetahuan. Lebih penting, kemampuan tersebut harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan menghasilkan perbaikan nyata.
“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari bagaimana sistem itu mudah, cepat, dan pasti dalam pelayanan yang mereka terima,” tuturnya.
Kementerian PANRB Siapkan Regulasi Kompetensi Digital ASN
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati, menjelaskan bahwa uji publik rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Melalui forum tersebut, pemerintah ingin memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum regulasi ditetapkan.
Menurut Tri, uji publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang untuk memastikan rancangan peraturan dapat dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menyebutkan, penyusunan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penguatan kompetensi digital ASN.
Dalam target yang disampaikan, pada 2025 ditetapkan sasaran 50 persen ASN memiliki kompetensi digital optimal.
Ke depan, pengukuran kompetensi digital dirancang berbasis sistem terintegrasi. Dengan mekanisme tersebut, instansi pemerintah cukup menyampaikan data sesuai ketentuan yang ditetapkan, kemudian sistem akan melakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat pemenuhan kompetensi digital ASN.
Digitalisasi Bukan Sekadar Memindahkan Dokumen ke Sistem Elektronik
Tri juga menekankan bahwa penguatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan perubahan budaya kerja digital di lingkungan pemerintahan.
Salah satu contohnya adalah penerapan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi SRIKANDI. Penggunaan sistem tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai perpindahan dokumen dari bentuk fisik ke elektronik.
Lebih dari itu, digitalisasi harus mendorong perubahan pola pikir, perilaku, dan mekanisme kerja aparatur agar proses birokrasi menjadi lebih efektif dan terintegrasi.
Dengan demikian, kompetensi digital dan budaya digital menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun pemerintahan modern.
Penguatan kapasitas ASN diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemkot Bandung, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang digunakan, melainkan dari perubahan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan warga. (*Red)











