Bandung, sebelas12.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung memperkuat peran dalam membaca kegelisahan, rasa keadilan, dan dinamika sosial masyarakat.
Menurut Farhan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan data dalam mengelola persoalan masyarakat. Ada dimensi rasa dan kalbu yang membutuhkan sentuhan serta perspektif para ulama.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu, 9 September 2026.
Ulama Dinilai Paling Dekat dengan Persoalan Kalbu Umat
Farhan mengatakan kepemimpinan dan rasa keadilan merupakan dua hal yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Keduanya sangat dipengaruhi persepsi dan subjektivitas masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Atas dasar itu, ia menilai MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memahami kondisi sosial masyarakat. Komunikasi antara Pemkot Bandung dan ulama pun diharapkan tidak sekadar dilakukan ketika muncul persoalan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Farhan menyebut pemerintah selama ini menghadapi berbagai persoalan teknis dan teknokratik. Namun, persoalan sosial tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan tersebut.
Karena itu, pemerintah membutuhkan perspektif ulama sebagai mitra dalam membangun kepemimpinan yang juga memiliki landasan filosofis.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tuturnya.
MUI Jangan Hanya Dipanggil Saat Krisis
Farhan juga ingin mengubah pola hubungan pemerintah dengan ulama. Ia tidak ingin MUI hanya dilibatkan ketika terjadi konflik atau krisis yang membutuhkan penyelesaian cepat.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak,” tegas Farhan.
Menurutnya, komunikasi yang erat harus dibangun sejak awal agar pemerintah bersama ulama dapat membaca potensi persoalan sekaligus menemukan peluang penyelesaian sebelum masalah berkembang lebih besar.
Farhan mencontohkan pengalaman pada 30 Agustus 2025. Saat itu, Pemkot Bandung bersama para ulama berkomunikasi untuk merespons keresahan sosial yang muncul setelah demonstrasi dan kerusuhan.
Kolaborasi tersebut, menurut Farhan, turut membantu Kota Bandung melewati situasi tersebut dengan cepat hingga kondisi sosial kembali terkendali.
Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu inspirasi Pemkot Bandung dalam membangun pendekatan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Farhan Tegaskan Tak Campuri Pemilihan Ketua MUI
Dalam Musda XI MUI Kota Bandung, Farhan juga menyinggung agenda suksesi kepemimpinan MUI Kota Bandung.
Ia memastikan Pemkot Bandung tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung. Penentuan kandidat dan ketua sepenuhnya diserahkan kepada para ulama.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Farhan berharap Musda XI berlangsung dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan kepemimpinan serta keputusan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia pun memiliki harapan agar MUI tidak hanya hadir sebagai lembaga yang terlihat ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Pemerintah Butuh Perspektif Ulama
Farhan menilai peran MUI akan semakin penting seiring kompleksitas persoalan sosial masyarakat Kota Bandung. Pemerintah membutuhkan pandangan ulama agar kebijakan pembangunan tidak hanya tepat dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat melalui peran para ulama.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” pungkas Farhan. (*Red)
