Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan pangan. Berbagai program lintas sektor disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mencegah masyarakat rentan semakin terpuruk secara ekonomi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah periode Juli–September 2026 di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kamis 27 Agustus 2026.
Farhan mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Namun, Pemkot Bandung juga memiliki sejumlah program yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.
“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujar Farhan.
UHC Jadi Instrumen Perlindungan Sosial
Menurut Farhan, akses terhadap layanan kesehatan memiliki kaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Biaya pengobatan yang tinggi dapat menggerus pendapatan keluarga bahkan mendorong masyarakat yang sebelumnya rentan menjadi semakin miskin.
Karena itu, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian Pemkot Bandung dalam memperkuat perlindungan sosial.
Farhan menyebut kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta berada di atas 82 persen.
“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.
Pemkot Bandung, lanjut Farhan, membutuhkan anggaran sekitar Rp360 miliar untuk mendukung program UHC. Sebagian kebutuhan tersebut telah terpenuhi, sementara pemerintah masih mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutup kekurangannya.
“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Kemiskinan Ditangani dengan Program Lintas Sektor
Farhan menegaskan strategi penanganan kemiskinan di Kota Bandung dilakukan melalui berbagai pendekatan. Bantuan pangan diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, sementara program padat karya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
Di sisi lain, bantuan sosial dan program ketahanan pangan turut menjadi penyangga bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat agar memiliki akses terhadap pekerjaan, pangan, dan layanan dasar.
Farhan menilai keberadaan BPJS Kesehatan bahkan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan layanan kesehatan.
“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” katanya.
Menurutnya, ketika masyarakat memperoleh jaminan kesehatan, risiko pengeluaran besar akibat sakit dapat ditekan. Dengan demikian, pendapatan keluarga dapat tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Melalui kombinasi bantuan pangan, bantuan sosial, padat karya, ketahanan pangan, dan UHC, Pemkot Bandung berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak hanya terbantu dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. (*Red)
