Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp11,363 triliun pada 2026, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkirakan mencapai 5,35 persen. Target tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur, Jumat 2 Januari 2026.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan bahwa pencapaian target investasi membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah, mengingat keterbatasan wilayah Kota Bandung yang tidak sebanding dengan besarnya target investasi yang ditetapkan.
Menurut Iskandar, DPMPTSP memegang peran strategis sebagai penggerak utama iklim investasi dan pelayanan perizinan di Kota Bandung.
“Bandung memiliki keterbatasan ruang, namun potensi ekonominya besar. Karena itu, upaya mendorong investasi tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang tengah berjalan, khususnya peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Perubahan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Iskandar menegaskan bahwa perubahan sistem kerja tidak boleh berdampak pada penurunan kinerja maupun kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Erick Attauriq, menyampaikan bahwa kinerja investasi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Target investasi yang ditetapkan dalam RKPD 2025 sebesar Rp7 triliun berhasil dilampaui, dengan realisasi hingga triwulan III mencapai Rp10,162 triliun.
Capaian tersebut, menurut Erick, menjadi dasar optimisme menghadapi target 2026 yang lebih tinggi. Namun demikian, ia mengakui tantangan investasi ke depan akan semakin kompleks.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPMPTSP menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penyesuaian sistem kerja, penguatan struktur organisasi, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Erick juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen ASN di lingkungan DPMPTSP saat ini merupakan pejabat fungsional. Komposisi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan apabila diiringi sistem koordinasi yang efektif dan berbasis kinerja.
“Dengan sistem kerja yang disederhanakan, koordinasi dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi tanggung jawab jabatan fungsional,” jelasnya.
Selain membahas target investasi, dalam kegiatan tersebut Sekda Kota Bandung juga mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang dikembangkan di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung. Salah satunya adalah layanan wali nikah terintegrasi yang dalam tiga bulan terakhir telah melayani sekitar 200 pasangan.
Pemerintah Kota Bandung berharap penguatan sistem kerja dan inovasi pelayanan publik dapat menjadi penopang utama pencapaian target investasi 2026 sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. (*Red)
