Jakarta, sebelas12.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi berkolaborasi menghadirkan 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap insan pers. Ia menilai wartawan sebagai kelompok strategis yang berperan penting dalam penyampaian informasi publik sehingga perlu didukung melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Program rumah subsidi ini adalah bukti kehadiran negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Menteri Ara.
Ia menantang PWI untuk segera menyiapkan data, melakukan pendataan nasional, serta menyosialisasikan program tersebut agar tepat sasaran dan bisa direalisasikan secara penuh pada 2026. Ajakan tersebut langsung disetujuinya oleh Ketua Umum PWI.
“Deal, ya?” tanya Menteri Ara.
“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir.
PWI Siap Gerakkan Jaringan Nasional
Akhmad Munir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang memberikan perhatian besar pada kesejahteraan wartawan. Ia memastikan PWI akan mengoptimalkan jaringan organisasi hingga tingkat daerah untuk memperluas akses program ini, baik untuk anggota PWI maupun wartawan di luar organisasi.
Menurutnya, fasilitas ini menjadi peluang besar bagi wartawan yang selama ini mengalami kendala kepemilikan rumah akibat penghasilan yang terbatas.
“Terima kasih kepada Menteri PKP. Program ini menjadi angin segar bagi wartawan di seluruh Indonesia,” katanya.
Dukungan PWI untuk Sosialisasi KPR FLPP
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara meminta dukungan PWI untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Skema KPR FLPP menawarkan suku bunga tetap 5%, cicilan ringan hingga 20 tahun, serta uang muka terjangkau, sehingga dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah termasuk wartawan.
Melalui sosialisasi masif di media dan jaringan pers, pemerintah berharap informasi terkait perumahan subsidi dapat tersampaikan secara benar dan mampu mencegah munculnya misinformasi di publik.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional pada Selasa, 9 Desember 2025 yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, developer, hingga agen properti.
Akses Rumah untuk Wartawan Berpendapatan Rendah
PWI mencatat terdapat sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan berpotensi mengakses rumah subsidi melalui skema KPR FLPP. Dengan penghasilan sekitar Rp2–3 juta, wartawan dapat memiliki rumah bersubsidi dengan cicilan sekitar Rp1,08 juta per bulan.
“Program ini sangat relevan dan memberikan solusi nyata bagi insan pers,” ujar Akhmad Munir.
Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan juga menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (*Red)
