Bandung, sebelas12.com – Persoalan lingkungan hidup tidak cukup diselesaikan melalui kampanye atau program sesaat. Dibutuhkan regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Nina Fitriana Sutadi, S.IP., M.IP., saat menjadi narasumber dalam Seminar National Public Administration Student Summit Vol. 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis 2 Juli 2026.
Seminar yang diinisiasi oleh AP Pustaka FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk memahami peran strategis kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Legislasi Hijau Harus Menjadi Landasan Kebijakan
Dalam materi bertajuk “Legislasi Hijau”, Nina menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada kualitas regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan lingkungan didukung oleh regulasi yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang efektif agar implementasinya berjalan sesuai tujuan.
“Instrumen hukum dan perundang-undangan harus berpihak secara nyata pada pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi, penganggaran, dan pengawasan harus berjalan beriringan agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Nina.
Mahasiswa Didorong Menjadi Agen Perubahan
Dalam sesi diskusi, Nina mengajak mahasiswa untuk melihat persoalan lingkungan dari perspektif kebijakan publik. Ia menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya menyusun regulasi, tetapi memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.
Mahasiswa diajak berpikir kritis terhadap berbagai persoalan, mulai dari lemahnya implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan masyarakat, hingga pentingnya validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurut Nina, generasi muda memiliki posisi strategis untuk menghadirkan solusi yang inovatif melalui riset, kajian akademik, maupun keterlibatan aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik.
DPRD Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemerintah
Nina juga menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan baru yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, DPRD, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk menghadapi berbagai persoalan lingkungan di perkotaan, seperti pengelolaan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim.
Melalui seminar tersebut, DPRD Kota Bandung berharap lahir semakin banyak generasi muda yang tidak hanya memahami teori administrasi publik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan serta mampu menjadi motor lahirnya kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Dengan mengusung konsep Legislasi Hijau Kota Bandung, Nina Fitriana menegaskan bahwa regulasi harus menjadi instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (*Red)
