Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melalui Komisi III melontarkan kritik tajam terhadap kualitas infrastruktur dan kesiapsiagaan layanan kebakaran dalam rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Selasa 24 Februari 2026.
Evaluasi program 2025 dan perencanaan 2026 ini mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum tertangani optimal di Bandung, mulai dari jalan rusak, drainase buruk, hingga keterbatasan sarana pemadam kebakaran.
Kualitas Jalan dan Drainase Disorot
Anggota Komisi III, Iqbal Mohamad Usman, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas jalan dan percepatan pembangunan drainase. Ia meminta kedua aspek tersebut dikawal serius karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan potensi banjir.
Senada, H. Andri Rusmana menilai persoalan klasik seperti banjir dan kerusakan jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menekankan perlunya penguatan fungsi pengawasan DPRD agar realisasi program lebih efektif, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Respons Damkar dan Kebutuhan Fasilitas
Sorotan juga mengarah pada kesiapan layanan kebakaran. Aan Andi Purnama menekankan pentingnya waktu respons pemadam kebakaran yang idealnya di bawah 15 menit. Menurutnya, kekurangan alat serta peningkatan kapasitas personel harus segera diterjemahkan dalam prioritas anggaran 2026.
Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung seperti hydrant juga menjadi perhatian. Yoel Yosaphat mengingatkan bahwa infrastruktur pendukung tersebut sangat krusial dalam menunjang efektivitas penanganan kebakaran di lapangan.
Banjir dan Trotoar Inklusif Jadi Agenda Penting
Masalah banjir kembali mengemuka, khususnya di wilayah Bandung Timur. Nunung Nurasiah mendesak pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk mengendalikan genangan yang kerap terjadi.
Di sisi lain, Nina Fitriana Sutadi menyoroti pentingnya pembangunan trotoar inklusif dengan material berkualitas, agar nyaman dan aman digunakan seluruh lapisan masyarakat.
Bandung Cekungan, Perlu Solusi Jangka Panjang
Ketua Komisi III, Agus Hermawan, menegaskan bahwa kondisi geografis Bandung sebagai wilayah cekungan membuat kota ini rentan banjir. Ia mendorong penguatan sistem resapan air dan perbaikan drainase sebagai solusi jangka panjang.
“Air datang dari berbagai arah, sehingga perlu diperhatikan pori-pori resapan untuk mencegah genangan,” ujarnya.
Komisi III menegaskan akan terus mengawal perbaikan infrastruktur dan layanan publik agar pembangunan Kota Bandung tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*Red)
