Komisi II DPRD Kota Bandung Dorong Integrasi Data UMKM Lewat SPLP untuk Perkuat Ekonomi Lokal

Komisi II DPRD Kota Bandung Dorong Integrasi Data UMKM Lewat SPLP untuk Perkuat Ekonomi Lokal
Komisi II DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama DiskopUKM, di Kantor DiskopUKM Kota Bandung, Rabu, 8 April 2026. (Cipta/Humpro DPRD Kota Bandung)

Bandung, sebelas12.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong percepatan integrasi data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan mempermudah akses pasar bagi produk UMKM.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bandung bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kota Bandung di Kantor DiskopUKM, Rabu 8 April 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung Siti Marfuah, Sekretaris Komisi II Asep Sudrajat, serta anggota Komisi II yakni Eko Kurnianto W, Indri Rindani, dan Mukhamad Adi Widyanto.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala DiskopUKM Kota Bandung Budhi Rukmana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, serta perwakilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Integrasi Data UMKM Jadi Fondasi Penguatan Ekonomi

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada integrasi dan pemanfaatan data UMKM melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini diharapkan mampu menyatukan berbagai data UMKM yang tersebar di sejumlah perangkat daerah sehingga kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan potensi UMKM secara lebih akurat, mulai dari sektor usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan usaha.

Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan, bantuan, serta promosi bagi pelaku UMKM di Kota Bandung.

Aplikasi Belanja Online Produk UMKM Lokal

Selain integrasi data, rapat juga membahas pengembangan aplikasi belanja online khusus produk UMKM lokal Kota Bandung.

Aplikasi tersebut dirancang untuk menjadi platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses dan membeli produk UMKM secara langsung. Kehadiran platform ini diharapkan mampu memperluas pasar sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Komisi II DPRD Kota Bandung menilai digitalisasi pemasaran menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terutama di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke platform online.

Melalui integrasi data dan pengembangan aplikasi digital, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM yang lebih terstruktur, modern, dan berkelanjutan. (*Red)