Bandung, Sebelas12 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung program Gubernur Jabar, M. Ridwan Kamil untuk melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur dengan kebutuhan biaya hingga 300 trilyun.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi IV, Gatot Tjahyono yang membidangi pembangunan menanggapi positif keinginan orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu.
Menurut Gatot, dengan selesainya pembahasan APBD tahun 2018, maka kerja Gubernur bersama OPD saat ini tinggal menuntaskan program yang sedang berjalan.
“Hal ini untuk menghindari keterlambatan dalam kegiatan serta fokus menyiapkan keberlangsungan pembangunan sesuai RPJMD dan RKPD yang didalamnya telah memasukkan target, program dan janji pada saat kampanye yang juga disampaikan oleh tim pemenangannya yang tergabung dalam tim transisi,” katanya kepada wartawan, Senin(1/10/2018).
Ditambahkannya, APDB tahun 2019 sebentar lagi akan bergulir di ranah parlemen. Terkait hal tersebut, Gatot mengingatkan kepada eksekutif khususnya TAPD untuk menyiapkan data kegiatan dan program yang lebih jelas dan terukur sesuai dengan fokus arah dan sasaran utama pembangunan yang didasarkan akan kewenangan Provinsi Jabar.
“Terkait dengan tugas anggota Badan Anggaran serta Komisi IV, saya mensupport harapan Kang Emil untuk mengikuti pola pembanguanan dengan prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian juga yang paling utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur strategis Jawa Barat,” katanya.
Untuk jalan tol misalnya, lanjut Gatot, DPRD meminta gubernur agar Jalan Cisumdawu bisa selesai target akhir 2019 atau paling tidak sampai Cimalaka, sehingga Bandara Kertajati yang dioperasionalkan BIJB dapat segera di maksimalkan melalui kerja sama dalam pengelolaan bandara baik dengan BUMN atau investor baru.
“Selain itu juga proyek baru seperti jalan tol Sukabumi Ciranjang Bandung, Cileunyi Garut Tasik Ciamis (Cigatas), Pelabuhan Patimban, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, optimalisasi Bandara Nusawiru di Pangandaran, TPA Regional Legok Nangka dan Mambo yang sebagian digagas pemerintah pusat serta menjadi usulan kami di DPRD Jabar,” pungkasnya. (*Red)
