Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan apresiasi tersebut saat mengunjungi MPP Kota Bandung di Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis (12/11/2026). Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari pemantauan kualitas pelayanan publik dan inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Nuzran didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain.
Ia berharap fasilitas pelayanan yang telah tersedia dapat diimbangi dengan komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan.
“Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Nuzran.
Menurutnya, pelayanan publik harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Setiap penyelenggara layanan dituntut memberikan kepastian prosedur dan waktu penyelesaian sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Nuzran menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026. Penilaian mencakup kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, keberadaan Ombudsman bukan semata-mata untuk mencari kesalahan penyelenggara pelayanan publik. Lebih dari itu, lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan peringatan dini agar potensi maladministrasi dapat dicegah.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pembenahan sebelum muncul persoalan yang merugikan masyarakat.
MPP Bandung Integrasikan 314 Jenis Layanan
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dalam satu tempat.
Saat ini, MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan total 314 jenis layanan. Hingga 10 November 2026, fasilitas tersebut telah dikunjungi sekitar 72.000 masyarakat.
Selain MPP utama di Jalan Cianjur, Pemkot Bandung juga menghadirkan fasilitas pelayanan di kawasan Summarecon Bandung untuk memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bandung Timur.
Hingga tanggal yang sama, lokasi pelayanan di Summarecon Bandung tercatat telah melayani 22.442 pengunjung.
Kehadiran dua lokasi pelayanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.
Iskandar menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi daerah.
Menurutnya, kepastian prosedur, transparansi, serta kecepatan pelayanan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pemerintah.
Karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kepercayaan Masyarakat
Kunjungan Ombudsman RI menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk memperkuat evaluasi dan pembenahan pelayanan publik.
Apresiasi terhadap infrastruktur MPP diharapkan tidak berhenti pada kelengkapan fasilitas, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat.
Melalui sinergi dengan Ombudsman RI, Pemkot Bandung berkomitmen mendorong pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Dengan 32 gerai dan 314 jenis layanan, MPP Kota Bandung diharapkan terus menjadi salah satu pintu utama masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan secara terpadu. (*Red)
