Bandung, sebelas12.com – Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat lebih jauh arah kepemimpinannya. Bukan hanya dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia sedang membangun negara yang kuat, atau sekadar pemerintahan yang kuat?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pemerintahan Prabowo memasuki fase ketika berbagai agenda besar mulai diuji dalam pelaksanaan. Dari ketahanan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membawa ambisi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
Namun, sebagaimana ditulis Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, dua tahun memang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan. Meski demikian, rentang waktu tersebut sudah cukup untuk membaca karakter kepemimpinan, prioritas, cara menggunakan kekuasaan, serta kemampuan menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik.
Modal Politik dan Karakter Seorang Petarung
Prabowo memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pilpres 2024 dengan mandat elektoral besar. Pengalaman panjang sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai hingga calon presiden juga membentuk karakter politiknya.
Salah satu kekuatan yang menonjol adalah daya juang. Prabowo pernah mengalami kekalahan politik, tetapi tetap bertahan dan kembali ke gelanggang.
Karakter tersebut berjalan beriringan dengan nasionalisme yang kuat. Kedaulatan negara, pertahanan, pangan dan energi tidak sekadar ditempatkan sebagai sektor pemerintahan, tetapi bagian dari visi besar mengenai Indonesia yang mandiri.
Pandangan tersebut menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok hingga perebutan sumber daya strategis.
Persoalannya, negara yang kuat tidak cukup dibangun dengan presiden yang kuat.
Negara Kuat Harus Ditopang Institusi
Kekuatan negara pada akhirnya ditentukan oleh kualitas institusinya. Hukum harus berjalan, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga negara.
Dalam pemerintahan Prabowo, sejumlah agenda besar telah terlihat jelas, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan dan pembangunan manusia.
Salah satu yang paling menonjol adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berbicara tentang makanan bagi anak sekolah, tetapi juga menyentuh gagasan bahwa negara harus memastikan generasi muda memperoleh gizi yang layak agar memiliki kesempatan berkembang secara lebih setara.
Dalam rancangan APBN 2026, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Besarnya skala program tersebut sekaligus membuat tuntutan terhadap tata kelolanya semakin tinggi.
Program sebesar itu membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional serta pengawasan yang ketat. Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa niat baik saja tidak cukup ketika sebuah kebijakan dijalankan dalam skala puluhan juta penerima.
Prinsipnya sederhana: semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalismenya.
Swasembada Pangan Jangan Berhenti pada Angka Produksi
Agenda lain yang menjadi perhatian adalah swasembada pangan.
Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5,3 juta ton.
Namun, keberhasilan swasembada pangan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah beras yang tersimpan di gudang pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah petani semakin sejahtera, harga pangan tetap terjangkau, produktivitas pertanian meningkat dan ketergantungan impor berkurang tanpa mengganggu stabilitas harga.
Karena itu, klaim keberhasilan swasembada pangan perlu diuji melalui data empiris yang lengkap.
Swasembada, dalam perspektif tulisan tersebut, bukan sekadar kemampuan negara mengumpulkan cadangan pangan. Lebih dari itu, swasembada membutuhkan ekosistem dari hulu hingga hilir: petani memperoleh keuntungan, konsumen terlindungi, infrastruktur memadai, teknologi berkembang dan generasi muda tertarik menjadi petani modern.
Bahaya Ketika Negara Kuat Berubah Menjadi Kekuasaan Dominan
Gagasan tentang strong state memang memiliki daya tarik tersendiri. Negara yang kuat dibutuhkan untuk menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.
Tetapi negara kuat memiliki sisi lain.
Tanpa kontrol institusional, kekuatan negara dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan. Karena itu, tantangan Prabowo bukan hanya memperkuat negara, tetapi membangun institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang efektif sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Presiden membutuhkan kewenangan, tetapi pers harus tetap bebas. Birokrasi harus disiplin, tetapi parlemen dan lembaga hukum juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Dengan kata lain, negara kuat tidak identik dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.
Koalisi Besar dan Tantangan Menjaga Kritik
Prabowo juga menunjukkan kemampuan melakukan akomodasi politik. Banyak kekuatan politik yang sebelumnya berada di luar lingkarannya kini bergabung dalam pemerintahan.
Dari sisi stabilitas, koalisi besar memberi keuntungan karena pemerintah tidak menghadapi oposisi parlementer yang terlalu kuat.
Namun, kondisi tersebut menyimpan paradoks demokrasi. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.
Padahal oposisi bukanlah musuh pemerintah. Keberadaan oposisi yang sehat justru dapat menjadi cermin dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Karena itu, stabilitas politik tidak semestinya dibayar dengan hilangnya ruang kritik.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Eksekusi
Prabowo tidak kekurangan gagasan. Justru tantangannya adalah terlalu banyak agenda besar yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan.
Pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan dan kesehatan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kapasitas birokrasi yang kuat.
Di sinilah kualitas kabinet menjadi sangat penting.
Menteri tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana perintah presiden. Menteri harus mampu menjadi penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu mengatakan “siap”, melainkan kabinet yang berani menyampaikan apabila sebuah kebijakan terlalu mahal, berisiko, perlu ditunda atau harus ditempuh dengan cara berbeda.
Ukuran kabinet pada akhirnya bukan jumlah tokoh terkenal ataupun besarnya koalisi politik, melainkan output: berapa masalah yang selesai, berapa kebijakan yang benar-benar bekerja, seberapa efektif anggaran digunakan dan apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
Lima Pekerjaan Rumah Prabowo
Menjelang dua tahun pemerintahan, terdapat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, Prabowo tidak boleh terlalu bergantung pada kekuatan personal. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia lebih membutuhkan institusi yang kuat dan mampu bertahan melampaui masa jabatan seorang presiden.
Kedua, meritokrasi harus diperkuat. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan kemampuan profesional.
Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga. Program populis boleh memiliki dukungan masyarakat, tetapi setiap rupiah anggaran tetap harus menghasilkan manfaat sosial yang jelas.
Keempat, komunikasi publik perlu diperbaiki. Pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik karena kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi.
Kelima, negara kuat tidak boleh disamakan dengan pemerintahan yang antikritik. Justru pemerintah yang percaya diri semestinya tidak takut terhadap kritik.
Rakyat Akan Menilai dari Perubahan Nyata
Dua tahun pemerintahan Prabowo memang menunjukkan sejumlah agenda yang patut diperhatikan, terutama ketahanan pangan, program gizi dan orientasi menuju kemandirian ekonomi.
Namun, terlalu dini menyebut seluruh agenda tersebut telah berhasil.
Sebagian besar program masih berada pada tahap membangun arah dan fondasi. Pada akhirnya, rakyat tidak hanya akan melihat pidato, jumlah program maupun besarnya proyek yang dijalankan pemerintah.
Masyarakat akan bertanya lebih sederhana: apakah anak dari keluarga miskin memperoleh gizi lebih baik? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah korupsi semakin sulit dilakukan? Dan apakah birokrasi menjadi lebih profesional?
Media sosial juga membuat ruang pengawasan masyarakat semakin terbuka. Keluhan, kritik sekaligus harapan rakyat dapat dengan cepat masuk ke ruang publik.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo memiliki obsesi besar tentang masa depan Indonesia: berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati.
Obsesi tersebut diperlukan karena bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi tantangan yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Di situlah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.
Prabowo telah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah mengubah kekuasaan tersebut menjadi kepercayaan sejarah.
Sebab seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.
Ukuran paling sederhana tetap kembali kepada suara rakyat: apakah hidup saya menjadi lebih baik?
Menjelang persaingan politik 2029 yang mulai terasa, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden juga menjadi penting. Profesionalitas dan meritokrasi dinilai harus lebih diutamakan dibanding loyalitas yang sekadar menyenangkan atau memuji pemimpin. Seperti sebuah tim sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan memadai harus berani diganti agar permainan tim semakin baik. (*Red)
