Bandung, sebelas12.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah secara drastis cara masyarakat memperoleh informasi dan berita. Di tengah derasnya arus informasi dari media sosial, WhatsApp hingga konten berbasis kecerdasan buatan (AI), keberadaan pers profesional dinilai semakin penting untuk memastikan informasi yang beredar dapat dipercaya.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (Konferprov PWI) Jawa Barat 2026 di Horison Ultima Hotel, Kota Bandung, Rabu 12 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Adi menyampaikan salam dari Dedi Mulyadi kepada seluruh wartawan yang mengikuti Konferprov PWI Jabar. Dedi tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena tengah menjalankan kegiatan di sejumlah wilayah untuk melakukan asesmen terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perubahan Cara Masyarakat Mendapatkan Berita
Adi mengatakan, pola konsumsi informasi masyarakat saat ini telah mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya masyarakat mengandalkan koran, radio, dan televisi sebagai sumber utama berita, kini informasi dapat diperoleh dari berbagai kanal digital.
“Dulu kita mengandalkan koran, radio, dan televisi. Sekarang, berita datang dari mana-mana, seperti media sosial, grup WhatsApp, sampai video-video pendek. Bahkan, sekarang ada konten yang dibuat oleh mesin AI,” kata Adi.
Perubahan tersebut, menurutnya, menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah maupun insan pers. Kecepatan penyebaran informasi tidak selalu berjalan seiring dengan akurasi.
Jawa Barat sendiri masih menghadapi persoalan penyebaran berita palsu. Bahkan, terdapat konten palsu yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat. Kementerian Komunikasi dan Digital disebut telah menemukan sejumlah konten semacam itu.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang informasi publik semakin rentan dipenuhi konten yang belum terverifikasi.
SPMB Jadi Contoh Pentingnya Komunikasi Publik
Adi mencontohkan persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026. Menurutnya, persoalan SPMB tidak hanya berkaitan dengan teknis pelayanan publik, tetapi juga berkembang menjadi persoalan komunikasi publik.
Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan dapat dipercaya, terutama ketika menyangkut kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
“Ini menunjukkan satu hal, ketika pemerintah terlambat memberikan informasi, ruang kosongnya akan segera diisi oleh informasi lain dan belum tentu informasi tersebut adalah benar,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas ruang informasi publik.
“Di sinilah saya melihat posisi strategis insan pers. Di samping itu pers juga memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh algoritma,” tegasnya.
AI Bisa Menulis, tetapi Tidak Menggantikan Jurnalisme
Menurut Adi, teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan memang mampu bekerja dengan kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Algoritma dapat mempelajari preferensi pengguna, sementara AI mampu menghasilkan tulisan dalam hitungan detik. Media sosial bahkan dapat membuat sebuah informasi menyebar hanya dalam hitungan menit.
Namun, kecepatan tersebut tidak serta-merta menggantikan prinsip-prinsip jurnalistik.
“Jurnalisme memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, verifikasi, konteks, independensi, dan tanggung jawab kepada publik,” ungkapnya.
Atas dasar itu, masyarakat justru dinilai membutuhkan jurnalisme berkualitas di tengah derasnya arus informasi digital.
“Masyarakat membutuhkan wartawan yang tidak sekadar menjadi orang pertama yang memberitakan, tetapi menjadi orang yang memastikan bahwa apa yang diberitakan memang layak untuk dipercaya,” harapnya.
Dedi Mulyadi Minta Pers Tetap Kritis
Pemerintah Jawa Barat, lanjut Adi, tidak menginginkan media hanya memberitakan sisi positif pemerintah. Pers justru diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan independen.
Dedi Mulyadi meminta wartawan tidak ragu menyampaikan kritik apabila pemerintah melakukan kesalahan atau terdapat persoalan masyarakat yang belum mendapatkan perhatian.
“Kalau pemerintah ada kesalahan, ingatkan. Kalau masyarakat punya masalah yang belum didengar pemerintah, sampaikan. Pers dan pemerintah itu sama-sama bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, hubungan pemerintah dan pers semestinya dibangun atas kepentingan publik, bukan sekadar hubungan seremonial.
Menutup sambutannya, Dedi berharap Konferprov PWI Jabar 2026 mampu menghasilkan kepengurusan serta program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia kewartawanan di Jawa Barat.
Ia juga mengajak insan pers bersama-sama memerangi berita palsu serta membangun ekosistem informasi yang sehat di Jawa Barat.
“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Kami sangat berharap dukungan dari teman-teman wartawan di semua daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dukungan di antaranya datang dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, BRI, BJB Syariah, Djarum Foundation, Polda Jawa Barat, Semen Kujang, Summarecon Bandung, serta Fiesta.
Konferprov PWI Jabar 2026 menjadi momentum penting bagi insan pers Jawa Barat untuk memperkuat organisasi sekaligus merumuskan arah dunia kewartawanan di tengah perubahan lanskap media yang semakin cepat. (*Red)
