Kabupaten Bandung, sebelas12.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. Kusnadi, S.Ip, meminta Pemerintah Provinsi Jabar melalui UPTD PPJ Wilayah III Bandung Dinas BMPR Jabar untuk dapat segera memperbaikan jalan provinsi di wilayah Banjaran-Pangalengan Kab Bandung.
Kondisi Jalan Provinsi di wilayah Banjaran-Pangalengan Kabupatern Bandung saat ini sudah dalam kondisi kurang mantap. Padahal jalan Banjaran-Pangalengan merupakan akses jalan menuju objek wisata yang ada di Pengalengan Kabupaten Bandung.
DPRD Jabar melalui Komisi IV siap mendorong anggaran untuk peningkatkan jalan dan penataan secara matang dan tuntas. Termasuk peningkatan badan jalan. Hal ini penting guna mendaptkan mutu dan kualitas jalan yang lebih baik. Sehingga, para pengendaran dalam menuju objek wisata di Pangalengan dalam kondisi aman dan nyaman.
Hal itu disampaikan, H. Kusnadi saat dimintai tanggapannya, terkait hasil kunjungan Komisi IV DPRD Jabar beberapa hari lalu, ke wilayah Jalan Banjaran-Pangalengan Kab Bandung, Jum’at, 3 Desember 2021.
Kusnadi mengatakan, sewaktu rombongan Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung jalan provinsi ke Pangalengan tepatnya di jalur Banjaran-Pangalengan, memang kondisinya harus segera dibenahi dan ditata, baik itu tebing-tebing penahan tanah maupun drainasenya.
“Kenapa segera ditata dan diperbaiki, karena sewaktu kita tinjau, kondisi badan jalan kemantapannya sudah kurang mantap, dan juga perlu ditingkatkan infrastruktur pendukung jalan , seperti bahu jalannya, tebing-tebingnya dan drainasenya,” ungkap Kusnadi.
Kusnadi menambahkan, saat ini dan berapa bulan kedepan, wilayah Jabar akan terus diguyur hujan dan cuaca ekstrim. Untuk itu, perlu diantisipasi agar jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya Jalan Banjaran-Pangalengan jangan sampai tertutup oleh runtuhan babatuan yang diakibatkan tidak kuatnya menahan air hujan.
“Keberadaan drainase sendiri sangat penting untuk memperlancar arus air hujan, untuk kita minta agar UPTD PPJ Wilayah III Bandung Dinas BMPR Jabar, harus terus membenahi drainase dan membersiahkan rerumputan yang dapat menghambat kelancaran mengalirnya air hujan,” katanya.
Memang sejak merebaknya pandemi Covid-19, sekitar dua tahun lalu hingga kini, belum juga hilang dari bumi pertiwi ini, cukup besar menyedot anggaran untuk penanganannya. Bahkan anggaran infrastruktur jalan, beberapa kali kena recofusing dan realokasi.
“Akibat recofusing anggaran sektor infrastruktur jalan, tentunya sangat berdampak terhadap kondisi kemantapan jalan, terutama untuk peningkatan jalan. Sehingga yang ada hanya anggran untuk pemeliharaan saja,” ujarnya.
Meskipun anggaran terbatas, lanjutnya kita di Komisi IV DPRD Jabar meminta agar Dinas BMPR Jabar selaku yang bertanggungjawab terhadap kemantapan jalan provinsi, harus mampu memaksimalkan fungsinya dalam menjaga kondisi jalan provinsi tetap terjaga kemantapannya.
“Sehingga masyarakat pengguna jalan yang sedang melintas tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, aman dan selamat sampai tujuannya,” pungkasnya. (*Red)
