Bandung, sebelas12.com – Perpindahan sejumlah kader senior Partai Demokrat Jawa Barat ke partai lain kembali menjadi perhatian setelah Musyawarah Daerah (Musda) VI Demokrat Jabar menetapkan Anton Sukartono Suratto sebagai ketua terpilih periode 2026–2031.
Musda VI yang digelar pada Agustus 2026 diikuti 29 pemegang hak suara. Seluruh suara tersebut mencalonkan Anton, yang kemudian dipilih secara aklamasi. Partai Demokrat Jabar menyebut 29 suara itu terdiri atas 27 DPC, satu suara DPD, dan satu suara organisasi sayap.
Namun, dinamika organisasi tidak berhenti pada hasil Musda. Sejumlah kader senior Demokrat Jabar kemudian memilih bergabung dengan partai lain. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsolidasi internal Demokrat Jabar menjelang Pemilu 2029.
Kader Senior Memilih Jalan Politik Berbeda
Salah satu kader Demokrat yang dikutip dalam bahan ini, Eko, menilai dinamika tersebut berkaitan dengan kekecewaan sebagian kader senior terhadap proses regenerasi kepemimpinan di tingkat provinsi.
Menurut Eko, sebagian kader sebelumnya mengharapkan adanya perubahan kepemimpinan di DPD Demokrat Jawa Barat. Kembalinya Anton sebagai ketua dinilai tidak memenuhi harapan tersebut.
“Kalau boleh disimpulkan, hal itu terkait kekecewaan mereka terhadap proses pemilihan Ketua DPD yang kembali menetapkan saudara Anton sebagai ketua,” kata Eko.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Eko dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kader yang berpindah partai memiliki alasan yang sama. Keputusan politik setiap kader dapat dipengaruhi pertimbangan masing-masing.
Pada awal September 2026, H.M. Achdar Sudrajat, Wawan Setiawan, dan Toto Purwanto Sandi, yang disebut sebagai mantan petinggi Demokrat Jabar, diperkenalkan bergabung dengan Partai NasDem.
Perpindahan kader berpengalaman tersebut menjadi salah satu dinamika yang perlu diperhatikan karena mereka sebelumnya memiliki pengalaman organisasi serta jaringan politik di tingkat daerah.
Perolehan Kursi Demokrat Jabar Ikut Disorot
Selain persoalan kader, Eko menyoroti capaian elektoral Demokrat Jawa Barat dalam beberapa pemilu terakhir.
Pada Pemilu 2024, Demokrat memperoleh delapan kursi DPRD Jawa Barat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan perolehan pada Pemilu 2019. Demokrat Jabar juga mencatat kehilangan tiga kursi DPRD provinsi pada Pemilu 2024.
Untuk DPR RI, Demokrat memperoleh enam kursi dari daerah pemilihan Jawa Barat pada Pemilu 2024.
Menurut Eko, capaian tersebut semestinya menjadi bagian dari evaluasi organisasi. Ia menilai evaluasi tidak cukup hanya melihat jumlah kursi, tetapi juga perlu melihat dinamika kader dan jaringan politik di tingkat bawah.
“Kalau hasilnya mengalami penurunan, tentu harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai persoalan tersebut hanya dilihat sebagai angka, tanpa melihat apa yang terjadi di baliknya,” ujarnya.
Kritik terhadap Komunikasi Internal
Eko juga menyinggung pola komunikasi internal partai yang menurutnya membuat sebagian kader merasa ruang dialog semakin terbatas.
Ia menggunakan istilah “ring” untuk menggambarkan kelompok yang dianggap lebih dekat dengan ketua.
“Anton sampai sekarang dinilai belum merangkul kader-kader yang berada di luar ring beliau. Padahal mereka adalah senior-senior yang sudah lama berkiprah di Demokrat,” ujar Eko.
Eko juga menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan Anton yang menurutnya dinilai sebagian kader terlalu konfrontatif.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Eko dan belum dapat digeneralisasi sebagai pandangan seluruh kader Demokrat Jawa Barat.
Di sisi lain, secara formal, dukungan terhadap Anton dalam Musda VI terlihat kuat. Sebelumnya, 27 ketua DPC Demokrat dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengantarkan Anton saat mendaftar sebagai bakal calon ketua DPD.
Dukungan Formal dan Dinamika Kader
Hasil Musda menunjukkan adanya dukungan organisasi yang kuat terhadap Anton. Setelah Musda, proses dilanjutkan dengan penyusunan kepengurusan baru melalui tim formatur sebelum mendapatkan pengesahan dari DPP Partai Demokrat.
Di sisi lain, keluarnya sejumlah kader senior memperlihatkan bahwa soliditas organisasi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hasil pemilihan dalam forum resmi.
Bagi Eko, kader senior memiliki nilai strategis karena mereka tidak hanya membawa pengalaman organisasi, tetapi juga jaringan dan hubungan dengan konstituen yang dibangun dalam waktu panjang.
“Keberadaan kader yang telah lama berada di dalam rumah politik sebenarnya merupakan aset partai karena mereka punya konstituen yang sudah lama terbentuk. Ketika kader-kader ini pindah partai, konstituen yang selama ini dibangun juga berpotensi ikut berpindah,” katanya.
Menatap Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Demokrat Jawa Barat mulai mengarahkan konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029. Sehari sebelum Musda VI, DPD Demokrat Jabar menggelar pendidikan politik yang membahas survei politik Jawa Barat dan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Karena itu, tantangan setelah Musda bukan hanya menyusun struktur kepengurusan baru. Partai juga perlu menjaga komunikasi internal, mempertahankan jaringan kader, serta mempersiapkan mesin politik untuk menghadapi kontestasi berikutnya.
Eko berharap kritik dari kader dapat menjadi bahan evaluasi bagi Demokrat Jawa Barat. Menurutnya, keberhasilan konsolidasi tidak hanya ditentukan struktur formal, tetapi juga kemampuan menjaga kebersamaan di antara kader dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda.
“Di partai itu tidak ada atasan dan bawahan. Kita semua sama, hanya berbeda posisi saja. Kebersamaan dan kesolidan itu yang utama untuk bisa menang,” katanya.
Dengan kepemimpinan Anton untuk periode 2026–2031 yang telah dipilih melalui Musda VI, Demokrat Jawa Barat kini memasuki fase penyusunan kepengurusan dan konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Perpindahan sejumlah kader senior menjadi salah satu dinamika yang menyertai proses tersebut. Dampaknya terhadap struktur organisasi dan dukungan elektoral Demokrat Jawa Barat masih bergantung pada perkembangan konsolidasi partai serta dinamika politik berikutnya. (*Red)
