Bandung, sebelas12.com – Masjid Agung Bandung didorong tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kebaikan, kegiatan sosial, dan penguatan kehidupan umat di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, masjid yang memiliki sejarah panjang tersebut merupakan aset umat yang keberlangsungannya harus dijaga bersama.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Tabligh Akbar yang dirangkaikan dengan Tasyakur Bini’mah dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Masjid Agung Bandung, Sabtu 15 Agustus 2026.
Farhan mengatakan, Masjid Agung Bandung bukan sekadar bangunan bersejarah. Keberadaannya merupakan bagian dari warisan para pendiri Kota Bandung sekaligus aset umat yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat.
Menurutnya, masjid yang telah berdiri hampir dua abad tersebut kini berstatus 100 persen wakaf. Konsekuensinya, tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan memakmurkan masjid harus semakin kuat berada di tangan umat.
“Masjid ini bukan milik pemerintah tetapi milik umat 100 persen. Keberlangsungan masjid ini tidak boleh tergantung lagi kepada pemerintah. Masjid ini harus hidup oleh umat Islam seluruh Kota Bandung,” kata Farhan.
Kemakmuran Masjid Tak Hanya Soal Dana
Farhan menegaskan, pemerintah tetap dapat memberikan dukungan melalui stimulan maupun kolaborasi. Namun, peran utama dalam menghidupkan Masjid Agung Bandung harus berasal dari masyarakat.
Ia menilai memakmurkan masjid tidak selalu berarti memberikan dukungan dalam bentuk finansial. Kehadiran jemaah, kegiatan keagamaan, pendidikan, hingga aktivitas sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat juga merupakan bagian dari upaya memakmurkan masjid.
Semakin banyak masyarakat yang hadir dan terlibat, kata Farhan, semakin kuat pula fungsi Masjid Agung Bandung sebagai pusat aktivitas umat.
Jajaki Pendanaan melalui Investasi Syariah
Untuk memperkuat kemandirian pembiayaan masjid, Pemkot Bandung bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung juga tengah menjajaki skema penghimpunan dana masyarakat melalui instrumen pasar modal syariah.
Gagasan tersebut terinspirasi dari pola pengelolaan pembiayaan yang pernah dilakukan Masjid Istiqlal.
“Kami bersama Baznas kemarin datang ke Bursa Efek Indonesia mencari kemungkinan untuk melaksanakan sebuah upaya seperti yang dilakukan Masjid Istiqlal yaitu mencari dana masyarakat melalui Bursa Efek agar produk-produk investasi keuangan syariah dapat disalurkan kepada masjid-masjid yang sudah 100 persen wakaf,” ujarnya.
Menurut Farhan, peluang tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian pengelolaan masjid sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Jemaah Terus Bertambah, Bukti Kuatnya Kehidupan Religius
Farhan juga menyoroti meningkatnya jumlah jemaah yang menghadiri berbagai kegiatan keagamaan di Masjid Agung Bandung.
Ia melihat tren tersebut sebagai indikator positif bahwa kehidupan keagamaan masyarakat Kota Bandung semakin kuat.
“Artinya memang semakin lama semakin jelas bahwa Kota Bandung adalah salah satu kota yang memiliki kegiatan-kegiatan religi keislaman yang sangat kuat dan harus dibangun terus,” jelasnya.
Karena itu, Farhan berharap aktivitas keagamaan di Masjid Agung Bandung terus berkembang dan mampu menjangkau semakin banyak lapisan masyarakat.
Jadi Ruang Berkumpul di Tengah Pusat Aktivitas Kota
Farhan ingin Masjid Agung Bandung memiliki peran yang lebih luas sebagai ruang berkumpul masyarakat. Masjid di kawasan pusat Kota Bandung tersebut diharapkan menjadi tempat masyarakat membangun silaturahmi, mengembangkan kegiatan sosial, sekaligus menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
Posisinya yang berada di tengah kawasan perdagangan, pemerintahan, perekonomian, dan berbagai aktivitas masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk memperluas manfaat masjid.
Dengan statusnya sebagai aset wakaf umat, Masjid Agung Bandung diharapkan tidak hanya mempertahankan nilai sejarahnya, tetapi juga terus hidup sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.
Farhan menekankan, masa depan Masjid Agung Bandung tidak semata ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh seberapa besar kepedulian dan keterlibatan umat dalam menjaganya. (*Red)
