Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat berbagai strategi untuk memperluas kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar lulusan memiliki daya saing yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rembuk Kota di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu 15 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk merumuskan solusi mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Kota Bandung.
Farhan mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat ini berada di angka 7,24 persen, sementara angka PHK masih cukup tinggi. Di sisi lain, Kota Bandung juga menjadi tujuan banyak pencari kerja dari berbagai daerah.
“Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” kata Farhan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Iklim Investasi Sehat Jadi Kunci Ciptakan Lapangan Kerja
Farhan menilai, upaya menekan angka pengangguran harus diawali dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pelaku usaha mampu berkembang dan membuka lebih banyak peluang kerja.
Ia menyebut sektor pendidikan menjadi salah satu potensi investasi yang menjanjikan bagi Kota Bandung.
“Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan,” ujarnya.
Pelatihan Bersertifikat BNSP Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dan meningkatnya PHK.
Salah satu program unggulan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dirancang sesuai kebutuhan dunia industri.
Berbeda dari pelatihan dasar yang dilaksanakan perangkat daerah lain, Disnaker akan memfokuskan diri pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat BNSP.
“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” ujar Yayan.
Selain itu, Disnaker juga memperluas program padat karya untuk membantu masyarakat terdampak PHK sekaligus mendukung penataan lingkungan perkotaan.
Magang Bersubsidi dan Peluang Kerja ke Jepang Diperluas
Program lain yang terus diperkuat adalah magang bersubsidi bekerja sama dengan industri perhotelan, restoran, dan kafe di Kota Bandung.
Melalui program tersebut, peserta memperoleh uang transportasi, konsumsi, serta pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.
Menurut Yayan, program ini terbukti efektif karena banyak peserta yang kemudian direkrut menjadi karyawan tetap atau bahkan membuka usaha secara mandiri.
“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” katanya.
Tak hanya membuka peluang kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung juga memperluas penempatan tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, yang saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor caregiver, perhotelan, dan manufaktur.
Disnaker menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mempersiapkan calon pekerja. Pemerintah juga memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah dinyatakan siap berangkat.
Dalam waktu dekat, sekitar 50 calon pekerja dijadwalkan berangkat ke Jepang.
“Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin,” ungkap Yayan.
Selain itu, Disnaker Kota Bandung juga menjalin kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB) untuk membuka peluang bagi mahasiswa bekerja di Jepang sambil melanjutkan pendidikan.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan kompetensi sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda Kota Bandung di pasar kerja global. (*Red)
