Bandung, sebelas12.com – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Sudrajat, menegaskan pentingnya penguatan dan validasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan agar tepat sasaran.
Menurut legislator yang akrab disapa Kang Upep tersebut, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program kesejahteraan masyarakat. Kesalahan atau ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan warga yang berhak justru tidak memperoleh bantuan yang semestinya diterima.
Pernyataan itu disampaikan Kang Upep saat menghadiri Rapat Koordinasi Puskesos dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu yang digelar di Hotel Papandayan Bandung, Jumat 22 Mei 2026.
Perubahan Data Desil Jadi Tantangan Penyaluran Bantuan
Asep Sudrajat mengungkapkan bahwa masih ditemukan sejumlah masyarakat yang mengalami perubahan kategori desil dalam sistem data kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap akses warga terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Menurutnya, di lapangan masih ditemukan kasus warga dengan tanggungan keluarga yang cukup besar namun tidak tercatat dalam kategori penerima bantuan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal itu menunjukkan bahwa proses pembaruan dan validasi data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat.
“Masih ada masyarakat yang mengalami perubahan kategori desil sehingga berdampak pada akses bantuan yang diterima. Ini menjadi perhatian serius karena data harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Dinas Jadi Kunci
Kang Upep menilai persoalan data kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar seluruh layanan sosial dapat terintegrasi dalam satu sistem data yang akurat dan berkelanjutan.
Ia menyebut sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, perlu memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi data kesejahteraan.
“Kolaborasi terkait data kemiskinan harus melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, integrasi data akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih program bantuan.
Warga Perlu Memahami Status Desil Kesejahteraan
Selain persoalan validitas data, Asep Sudrajat juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status desil kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima berbagai bantuan pemerintah.
Akibat kurangnya pemahaman tersebut, banyak warga yang tidak mengetahui alasan mengapa mereka menerima atau tidak menerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait sistem pendataan kesejahteraan agar masyarakat dapat memahami hak dan mekanisme yang berlaku.
“Pembaruan data dan edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman terkait program bantuan,” ujarnya.
Dorong Inovasi Penanganan Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Kang Upep juga menekankan pentingnya inovasi dalam penanganan persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas sosial, untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
Ia menilai pendekatan kolaboratif akan membantu memperluas jangkauan layanan sekaligus menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi warga yang membutuhkan.
DPRD Dukung Penguatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Asep Sudrajat menegaskan Komisi II DPRD Kota Bandung mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
Ia berharap penguatan data kemiskinan dapat menjadi fondasi bagi lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Kami berharap seluruh program bantuan sosial dan pendidikan dapat semakin terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung,” tuturnya. (*Red)
