Bandung, sebelas12.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Eko Kurnianto, menilai tata kelola investasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Hal tersebut disampaikan Eko saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha non-UMK yang diselenggarakan DPMPTSP Kota Bandung di Grandia Hotel Bandung, Kamis 21 Mei 2026.
Menurutnya, transformasi digital dalam pelayanan investasi tidak hanya bertujuan mempercepat proses perizinan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
OSS RBA Perkuat Kemudahan Berusaha
Eko menjelaskan, Kota Bandung memiliki potensi investasi yang terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu didukung dengan sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan investor secara cepat dan tepat.
Ia menilai implementasi OSS RBA merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.
“Penerapan OSS RBA dan LKPM merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kemudahan berusaha di Kota Bandung,” ujarnya.
Menurut Eko, OSS RBA bukan sekadar platform digital untuk pengurusan perizinan, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan pendekatan berbasis risiko.
Pendekatan Berbasis Risiko Tingkatkan Efektivitas Pengawasan
Dalam sistem OSS RBA, setiap jenis usaha memperoleh perlakuan yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan proporsional.
“Setiap jenis usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda. Karena itu, persyaratan dan pengawasannya juga harus disesuaikan. Semakin tinggi tingkat risiko usaha, semakin besar pula tanggung jawab dan standar yang harus dipenuhi,” kata Eko.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis risiko memungkinkan pemerintah lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor-sektor usaha yang memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Pelayanan Publik Menjadi Faktor Penentu Investasi
Eko menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik kini menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi investasi.
Di era digital, kata dia, pelaku usaha dapat dengan mudah membandingkan kualitas layanan perizinan dan kemudahan berusaha di berbagai daerah secara real-time.
Karena itu, reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar Kota Bandung mampu bersaing dalam menarik investasi baru.
“Investor saat ini sangat memperhatikan kecepatan, transparansi, dan kepastian pelayanan. Reformasi birokrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah,” ungkapnya.
LKPM Jadi Instrumen Pemantauan Pertumbuhan Investasi
Selain OSS RBA, Eko juga menyoroti pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai instrumen evaluasi perkembangan investasi di daerah.
Melalui LKPM, pemerintah dapat memantau realisasi investasi, perkembangan usaha, hingga jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor usaha.
Menurutnya, data yang diperoleh dari LKPM menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Dari laporan tersebut pemerintah dapat mengetahui perkembangan investasi, kondisi usaha, hingga kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Investasi Berkelanjutan Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Eko menekankan bahwa pertumbuhan investasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia mengapresiasi langkah DPMPTSP Kota Bandung yang terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait implementasi OSS RBA dan LKPM.
Ia juga menegaskan dukungan DPRD Kota Bandung terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami di DPRD Kota Bandung mendukung penuh peningkatan kualitas pelayanan investasi. Ketika investasi tumbuh, ekonomi bergerak, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” tuturnya.
Eko berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga iklim investasi di Kota Bandung semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (*Red)
