Bandung, sebelas12.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melantik sebanyak 169 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rabu 22 April 2026, di Plaza Balai Kota Bandung. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 136 merupakan pejabat struktural, 15 Kepala Puskesmas, serta 18 pejabat fungsional. Rotasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi untuk menjawab tantangan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
Pelantikan Bukan Sekadar Formalitas
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa pelantikan jabatan bukan hanya kegiatan administratif, melainkan amanah besar yang harus dijaga.
“Ini adalah kepercayaan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Ia menambahkan, integritas aparatur sipil negara menjadi penentu utama tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa integritas, kinerja birokrasi akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Rotasi Jabatan untuk Perkuat Kinerja
Farhan menjelaskan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik.
“Jabatan harus dijalankan secara profesional, adaptif, dan penuh semangat demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk sejalan dengan visi pembangunan Kota Bandung, yakni mewujudkan kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis hingga 2029.
Camat dan Lurah Jadi Ujung Tombak
Secara khusus, Farhan menyoroti peran strategis camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kewilayahan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara wilayah dan perangkat daerah.
“Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari yang lain. Semua terintegrasi. Kuncinya komunikasi dan kolaborasi,” katanya.
Waspada Penggunaan Media Sosial
Selain soal kinerja, Farhan juga mengingatkan aparatur untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menilai setiap informasi yang disampaikan pejabat pemerintah memiliki dampak besar terhadap persepsi publik.
“Gunakan media sosial dengan bijak. Pastikan informasi akurat agar tidak merusak kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kota Bandung, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional dan berintegritas. (*Red)
