Bandung, sebelas12.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong pemerintah kota untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan digitalisasi dan penguatan pengawasan di lapangan.
Wakil Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
“Ini perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa kontribusi yang diberikan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Selain itu, pengelolaan juga harus terus dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal dan optimal,” ujarnya dalam rapat terkait penggunaan tapping box di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (16/4/2026).
Ia menilai, penyebaran informasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, menjadi kunci agar masyarakat memahami peran pentingnya dalam mendukung pembangunan daerah.
Evaluasi Berkala dan Target Dampak Nyata terhadap PAD
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, menyoroti perlunya kejelasan waktu dalam pelaksanaan evaluasi program. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur terhadap peningkatan PAD.
“Kami ingin ada kejelasan, misalnya dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan, evaluasi seperti apa yang dilakukan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Asep juga menyoroti potensi sumber pendapatan lain yang belum tergarap optimal, termasuk dari sektor jasa seperti layanan servis kendaraan yang dinilai memiliki potensi pajak cukup besar.
DPRD Minta Data Lebih Komprehensif dan Analisis Dampak
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, menilai bahwa data yang disajikan saat ini belum cukup tajam untuk menggambarkan dampak kebijakan secara menyeluruh. DPRD, menurutnya, membutuhkan data yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah objek pajak, tetapi juga dampak riil terhadap peningkatan pendapatan.
“Kita tidak hanya butuh data jumlah, tapi juga dampak signifikan dari kebijakan tersebut. Misalnya, berapa persen kenaikan setelah pemasangan, dan kenapa di beberapa sektor justru terjadi penurunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya potensi pajak yang belum tergarap maksimal. Salah satunya terlihat dari sektor perhotelan, di mana sekitar 30 persen objek pajak belum terpasang sistem pengawasan.
“Kalau dari sebelumnya 50 persen menjadi 70 persen, itu memang ada peningkatan. Tapi kita juga harus melihat dampaknya terhadap penerimaan. Kalau masih ada penurunan, berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan,” tambahnya.
Komisi II menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Bandung. (*Red)
