Bandung, Sebelas12 – Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) datangi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, honor guru Diniyah Takmiliyah dihentikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2018.
Para pengurus FKDT Jabar tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H Oleh Soleh dari Fraksi PKB. Oleh menerima FKDT di ruang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020).
Ketua Pengurus Wilayah FKDT Jawa Barat, Atep Abdul Gopar, membenarkan kedatangan FKDT untuk menyalurkan aspirasi. Aspirasi tersebut berkenaan dengan kesejahteraan para guru dari Diniyah Takmiliyah yang sejak 2018 tidak mendapat perhatian. Khususnya dari Provinsi Jawa Barat.
“Padahal sebelumnya para guru sempat dapat Rp100.000 per guru DTA dan DTW, entah kenapa dari 2018 tidak lagi turun. Padahal penghasilan mereka dinilai sangat minim,” katanya.
Menurut Atep Guru Diniyah Takmiliyah di Jawa Barat ini berjumlah 27.276 orang sementara jumlah siswa yang diajari berjumlah 1.7 juta orang.
“Jadi mereka ini hanya mendapat honor alakadarnya dari para pemilik yayasan, jika dari pemerintah tidak ada. Meski ada beberapa kabupaten dan kota yang memberi kebijakan bagi kesejahteraan para guru Diniyah Takmiliyah,” katanya.
Maka dari itu lanjut Atep melalui audiensi tersebut diharapkan bantuan kesejahteraan guru diniyah ini kembali ada. “Seperti diketahui banyak sekali dari guru diniyah ini bukanlah ASN,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Oleh Soleh berterima kasih atas kehadiran FKDT di DPRD Jabar.
“Kehadiran mereka ini adalah dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan para guru diniyah. Maka dari itu kami akan berusaha memperjuangkan juga kesejahteraan atas guru-guru ini. Terlebih tugas mereka adalah mencerdaskan bangsa,” ucapnya.
Oleh juga menilai para guru ini mengajar sejak dini generasi bangsa dengan tulus. Apalagi diniyah ini merupakan pendidikan dasar yang membentuk karakter penerus bangsa di masa datang. Karenanya tidak ada salahnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu kesejahteraan mereka.
“Jika guru diniyah ini tidak ada semangat untuk mengajar, maka cita-cita Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang unggul akan tertahan. Bahkan lebih terkesan menjadi suram di masa datang,” ujarnya.
Oleh karena itu lanjut Oleh para guru dari Diniyah Takmiliyah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Baik itu pemerintah pusat, daerah maupun ke tingkatan pemerintah Desa. Saya berharap di tahun 2021 anggaran untuk para guru oleh TAPD Jawa Barat bisa terealisasi,” ujarnya. (*Red)
