Bandung, sebelas12.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan tidak hanya sebagai investasi sumber daya manusia, tetapi juga instrumen penggerak tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Rizal Khairul saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Rizal, investasi cerdas di sektor pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan, yang pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
“Investasi cerdas yakni aliran anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Dampak investasi 20 persen anggaran pendidikan terbukti meningkatkan kualitas pendidikan dan jumlah lulusan,” ujar Rizal Khairul.
Pendidikan dan Tantangan Birokrasi Modern
Dalam pemaparannya, Rizal menjelaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, serta inovasi tinggi, maka diperlukan transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif.
Ia menyoroti masih adanya stereotipe birokrasi yang cenderung kaku, kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat, serta belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi. Padahal, sekitar 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z.
“Kebutuhan birokrasi harus selalu adaptif dan inovatif. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan responsif,” tegasnya.
Peran Generasi Muda dan Teknologi
Rizal menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja birokrasi yang menarik dan memberdayakan, dengan melibatkan pegawai muda dalam proses pengambilan keputusan, percepatan adopsi teknologi, serta penerapan strategi rekrutmen yang tepat.
Menurutnya, arah menuju Indonesia Emas 2045 menuntut birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pendidikan adalah mesin penggerak tata kelola pemerintahan berkelanjutan hingga masa depan,” katanya.
Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan
Untuk menjawab tantangan sektor pendidikan, Rizal Khairul menyampaikan perlunya strategi implementasi kebijakan yang komprehensif. Mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyamaan persepsi, penguatan pemahaman teknis, hingga dukungan penuh kepada para guru.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah melalui pendanaan inovatif, adaptasi kurikulum lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya yang efektif,” ujarnya.
Ia berharap energi dan gagasan para mahasiswa dapat menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa dan pemerintahan di masa depan.
Hadirkan Sejumlah Narasumber
Kegiatan Kuliah Bareng Birokrat ini turut menghadirkan narasumber lainnya, antara lain dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, serta Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa Barat Alfath Fadillah Ridwannur.
Hadir pula Sekretaris Program Studi Administrasi Publik UMB Yayan Andri dan dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Fatmawati. (*Red)
